Prediksi Konflik Partai Golkar akan merembet ke pemerintahan: M.Andi Matalatta,SH, MH mungkin saja Menggantikan Menkum dan Ham Dr. Yasona Laoly.
Mencermati konflik intern Partai Golkar sebagai partai dengan konstituen tersebasr kedua hasil Pemilu 2014 setelah PDIP tak pelak menimbulkan rasa tidak nyaman dan risih berisik. Memang tak begitu kentara langsung dirasakan oleh rakyat. Namun begitu gencarnya pemberitaan media,medol – media on line dan medos terutama televise, suka atau tidak, mau atau tidak, opini berkembang di ruang public, telah membentuk deskripsi terjadi disharmoni yang begitu vulgar, tidak segar dan cenderung busuk.
Tetapi apapun yang terjadi, romantikanya akan mempengaruhi realitas yang bersumber dari pemikiran dan gagasan para politisi yang mengendalikannya. Realitas tersebut misalnya pengakuan pemerintahan Jokowi-JK tersirat dari langkah politik Menkum Ham Dr. Yasona Laoly yang dengan tangkasnya mengirimkan surat mengakui Partai Golkar Ancol Agung Laksono sebagai kepengurusan yang sah.
Perkembangan selanjutnya tentu menunggu bagaimana reaksi DPR dan apa hasil gugatan Partai Golkar Bali ARB ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Prediksinya, salah atau salah banget tetap saja pendekatan kekuasaan yang akan berlaku. Kebenaran selalu berpihak kepada yang menang. Tentang bagaimana proses kemenangan diperoleh, nggak ngaruh.
Artinya Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono tentu sangat bermanfaat bagi Pak JK. Karena bagaimanapun sebagai pihak eksekutif dalam jabatan Wakil Presiden berkepentingan atas kendali dukungan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Asumsi seperti ini akan cocok dengan catatan pada pemilu 2004 ketika Pak JK sukses mendampingi SBY memenangkan Pilpres 2004.
Pak JK sukses besar pada Munas Bali 2004 merebut jabatan Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Ir. Akbar Tanjung. Meskipun bagi Partai Golkar Ir. Akbar Tanjung adalah kampiun yang suskes memenangkan Pemilu Legislatif 1999.
Anehnya ketika itu ARB adalah menyokong kuat Pak JK. Bukannya mendukung Akbar Tanjung. Mungkin inilah “dosa” ARB. Selanjutnya pastilah misi politik sukses berkoalisi sebagai partai pemerintah, the rulling party, bersama Partai Demokrat SBY. Skenarionya kekuatan politik pak JK mengendalikan sikap politik DPR RI melalui Fraksi PG.
Kegagalan ARB memenangkan pemilu legislative 2014 yang tidak mencapai 20% perolehan kursi sebagai syarat mutlak ikut sebagai Capres, menjadi modal menjalankan scenario politik Pak JK untuk akrobatik maju sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2014. Sebagaimana pengalaman Pilpres 2004 ketika acrobat mendampingi Pak SBY mengalahkan Megawati Soekarno Puteri – PDIP.
Ringkasannya mungkin dapat disimpulkan sebagai berikut. Pak JK mantan ketua Umum Partai Golkar punya massa pendukung besar. ARB, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas 2009 di Pekanbaru - Riau menggantikan pak JK. Kebijakan partai Golkar pada Pilpres 2014 bergabung dalam KMP mendukung Prabowo-Hatta.
Tetapi pak JK tidak mendukung langkah Partai Golkar tersebut. Sebagai tokoh Partai Golkar Pak JK malah mendukung rival politiknya yaitu PDIP yang mencalonkan Jokowi. Pak JK maju sebagai cawapres Jokowi pada Pilpres 2014.
Hasilnya Prabowo-Hatta yang didukung Partai Golkar melalui Koalisi Merah Putih kalah tipis. Tapi yang namanya kalah ya kalah. Tegasnya Partai Golkar kalah. Jadi sebenarnya Partai Golkar dikalahkan oleh mantan ketua umumnya sendiri. Lebih parah lagi partai Golkar sekarang seperti bambu yang terbelah dari pangkal hingga ke ujungnya. Padahal sebelumnya Partai Golkar identik dengan ARB sebagai ikonnya.
Begitulah ibarat kata pepatah – rekening sama gendut nasib orang beda beda – Selanjutnya nasib orang siapa tau, politisi Golkar Ancol sangat mungkin akan masuk pemerintahan karena disana ada mantan ketua umum yang punya semboyan “Lebih Cepat Lebih Baik”. Prediksinya, Tokoh Golkar kelahiran Bone Sulawesi Selatan, Mohammad Andy Matalatta, SH, MH mantan hakim Mahkamah Partai Golkar yang memberikan justifikasi kepada Golkar Ancol sebagai kepengurusan yang sah.
Tokoh politik asal Sulawesi Selatan ini juga dikenal sebagai mantan Menkum dan Ham pada Kabinet Indonesia Bersatu, sangat mungkin akan masuk lagi menggeser kader PDIP Dr. Yasona Laolly.…..Hidup Golkar…he he he.
Mohammad Andi Mattalatta, SH, MH. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 30 September 1952. Seorang politikus senior Partai Golkar. Jabatannya Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Periode 2004-2007. Pada bulan Mei 2007 diangkat Presiden SBY sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu. Alumni Fak Hukum Universitas Indonesia – Jakarta dan Universitas Hasanuddin Makassar.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H