Tidak diragukan lagi, yang namanya semburan kebohongan memang tidak bisa begitu saja dihentikan. Meskipun ajang kampanye Pilpres sudah selesai, bahkan proses pencoblosan pun sudah dilaksanakan, aroma kebohongan itu masih saja berhembus kesana-kemari.
Saya kembali teringat dengan tulisan saya di Kompasiana mengenai ahli propaganda Nazi Jerman, Paul Joseph Goebbels, yang dikenal dengan perkataannya bahwa
"Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan! Sedangkan kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja."
Sebagai pembaca, Anda tentu saja bisa menilai apa alasan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berulang kali mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pemenang Pilpres 2019, bahkan disertai dengan sujud syukur.Â
Hal itu dilakukan mantan Danjen Kopassus ini setelah beberapa lembaga survei independen menampilkan hasil hitung cepat (quick count)-nya di layar televisi, tepat pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.
Pernyataan kemenangan dan sujud syukur itu dilakukan Prabowo berdasarkan hasil quick count yang dilakukan secara internal, dimana pasangan Prabowo-Sandi unggul dalam perolehan suara dari Jokowi-Ma'ruf.Â
Kok bisa-bisanya Prabowo berasumsi bahwa hasil quick count internalnya yang paling benar dan akurat.Â
Sedangkan quick count yang dirilis lembaga survei, seperti LSI Denny JA, Indikator, Indo Barometer, Poltracking, Â Median, dinyatakan oleh Prabowo Subianto sebagai hasil hitung cepat yang tidak benar dan mengandung unsur kebohongan.Â
Bahkan, hasil real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, nyatanya tidak jauh berbeda dengan hasil yang dirilis lembaga survei independen, dimana pasangan Jokowi-Ma'ruf dinyatakan unggul sekitar 55% dari Prabowo-Sandi.
Klaim kemenangan yang dilakukan berkali-kali oleh Prabowo Subianto, tentu saja tidak bisa dianggap lagi sebagai hal sepele. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa Apa yang dikatakan Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Wahyudi Akmaliah, bahwa gejala itu perlu dilihat sebagai persoalan serius dan harus ditanggapi oleh semua pihak, karena hal yang dilakukan Prabowo secara tidak langsung bisa merusak wajah demokrasi Indonesia.
