Fatwa Rizieq di Reuni Alumni 212 dan Realitas Politik Prabowo, Dua Hal yang Tidak Sejalan?

Reuni Alumni 212 sudah digelar di lapangan Monas, 2 Desember 2018 yang lalu. Alhamdulillah, acaranya berlangsung dengan baik, tanpa menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika terjadi sesuatu yang buruk, tentu saja citra Islam akan tercoreng. Bukankah itu kegiatan keagamaan, sehingga masyarakat pun antusias mengikutinya. Namun, acara ini kehilangan maknanya, karena dianggap sudah melenceng dari tujuan semula, sehingga seperti acara politik yang dikemas dalam bungkus agama.

Dua tahun lalu, Aksi 212 yang terjadi pada Jumat, 2 Desember 2016 di tempat yang sama, tujuannya saat itu tidak lain untuk semata meminta aparat hukum mengadili Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga sebagian umat Islam telah melakukan penistaan agama.

Aksi massa tersebut, juga dihari beberapa tokoh penting, terutama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tit0 Karnavian. Beberapa pihak dari unsur GNPF MUI, seperti Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), KH Abdullah Gymnastiar atau AA Gym, dan masih banyak tokoh lainnya.

Kehadiran Presiden Jokowi, menjadi simbol bahwa hukum terhadap Ahok akan ditegakkan sesuai prosedur. Dan, pengadilan pun memutuskan Ahok bersalah, dan Ahok pun menjalankan masa tahanan selama dua tahun.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti sholat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. Mereka memenuhi kawasan Monas, bundaran Bundaran Bank Indonesia hingga Jalan Thamrin. TEMPO/M Iqbal Ichsan

Meskipun Ahok sudah mendapat sanksi dari perbuatannya, nyatanya Aksi 212 masih terus dilakukan setiap tahunnya, hingga yang kemarin terjadi reuni Alumni 212, Ahad 2 Desember 2018.

Apa dasar dan landasannya mengerahkan massa dalam jumlah besar ke lapangan Monas pada 2 Desember 2018 lalu. Pihak panitia yang diungkapkan Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak memastikan acara Reuni Akbar Mujahid 212 di Monumen Nasional (Monas), itu tak ditunggangi agenda politik.

Anggapan bahwa aksi ini digelar untuk tujuan politik bisa dimaklumi, karena saat ini Indonesia tengah berada di tahun politik, menjelang Pilpres dan Pileg 17 April mendatang.

Nyatanya, anggapan tersebut bukan isapan jempol belaka. Beberapa tokoh yang hadir pun tak bisa dilepaskan dari aroma politik. Di antaranya, beberapa ketua partai partai pengusung Prabowo-Sandi, termasuk Prabowo Subianto sendiri menghadirinya. Panggung Alumni 212 memang panggungnya Prabowo, dan dipersiapkan untuk Prabowo. 

Presiden Jokowi yang ikut hadir dua tahun lalu, batal untuk diundang. Bahkan, tidak dianjurkan datang. 

Selain itu, imam besar FPI yang kini masih berada di Mekkah, menyampaikan seruan atau fatwanya untuk tidak memilih Capres yang diusung partai-partai pendukung penista agama, dalam hal ini tentu saja maksudnya Ahok.

Ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta Humphrey Djemat saat menyatakan dukungan di kediaman Prabowo, Jaalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam.(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul