Tak Kompaknya Kabinet Kerja

Kabinet Kerja. Sumer Kompas.com

Kekompakan, dalam ilmu kepemimpinan adalah kunci keberhasilan. Itu selalu ditekankan oleh siapa pun yang memberikan materi kepemimpinan. Mutlak adanya. Dan apabila tak kompak, kegagalan hanya tunggu waktu datangnya.

Dan, apabila kekompakan tersebut ternyata ‘diperlihatkan’ oleh orang penting di negeri ini, apa jadinya?

1.Jabatan Menteri

Pada awalnya sempat menjadi simpang siur dalam pemilihan menteri. Namun yang menarik adalah perbedaan pendapat antara Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berbeda pendapat soal mekanisme perekrutan menteri yang akan mengisi kabinetnya. Jokowi ini menggunakan sistem lelang jabatan. Akan tetapi, menurut Kalla, lelang jabatan tak dapat digunakan untuk menentukan figur yang akan mengisi posisi menteri. Alasan Kalla, jabatan menteri sangat penting dan sebaiknya dipilih melalui penunjukan langsung oleh presiden.

2.Dana KIS, KKS, dan KIP

Ketidak-kompakkan diperlihatkan saat beberapa menteri ditanya sumber dana mengenai ketiga kartu sakti Jokowi tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno berbeda pendapat dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengenai aspek pembiayaan ketiga kartu tersebut. Pratikno mengatakan bahwa pencetakan tiga kartu itu dibiayai dengan dana CSR BUMN. Sementara Mensos Khofifah menuturkan, sumber pendanaan ketiga kartu itu adalah dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN.

Lebih membingungkan lagi, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek yang menegaskan anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) bukan berasal dari dana bantuan sosial (bansos) melainkan bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS).

Lain lagi dengan penjelasan Presiden Jokowi dan Wapres Kalla yang menegaskan, sumber pendanaan KIS, KIP dan KKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Lebih berbeda lagi, Partai pendukung pemerintah, PDI-P, pun coba memberi kepastian bahwa anggaran itu dari APBN 2014 bukan dari APBN-P 2014.

Meskipun akhirnya diluruskan namun perbedaan penjelasan tersebut sempat membuat publik bingung. Bagaimana mungkin pejabat sekelas menteri tidak tahu asal dana sebuah program pemerintah?

3.Pengkosongan Kolom Agama di KTP

Rencana kontroversi yang digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa kolom agama akan dikosongkan. Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin, ternyata berbeda pendapat dengan Medagri. Ia angkat bicara menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana kebijakan Kemendagri tersebut.

4.Kebijakan Impor Garam

Perdebatan ketiga melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel terkait kebijakan impor garam yang membuat Rahmat Gobel menjadi merah padam ketika dilabrak Susi dalam rapat kabinet.

5.Server E-KTP

Sempat membuat kontroversi, lagi-lagi Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa data base penduduk Indonesia ada di luar negeri. Sehingga E-KTP akan dihentikan. Namun bantahan justru muncul dari internal Kemendagri sendiri, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji memastikan server e-KTP tidak berada di luar negeri seperti yang dikatakan atasannya.

Lalu apalagi yang akan dipertunjukkan selanjutnya, melihat umur kabinet yang masih seumur jagung?

Salam.