Kabinet Merah Putih: Perpaduan Kekuatan Politik dan NU di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran (Ahmad Syaihu)
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengumumkan susunan kabinet pemerintahan baru pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta. Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" ini menjadi simbol kekuatan dan harapan baru untuk menghadapi berbagai tantangan nasional maupun internasional. Penamaan tersebut dipilih setelah kesepakatan dengan ketua-ketua partai dalam koalisi pemerintah. Kabinet ini terdiri dari tujuh menteri koordinator, 36 kementerian, dan lima kepala badan setingkat kementerian, dengan total keseluruhan 48 kementerian dan lima badan.
Jumlah kementerian ini meningkat dari 34 pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Dalam kabinet ini, peran Nahdlatul Ulama (NU) terlihat dominan, dengan lima kader NU yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Keterlibatan NU dalam Kabinet Merah Putih memperkuat sinergi antara kepemimpinan nasional dan organisasi Islam terbesar di Indonesia, menandai komitmen Prabowo terhadap penguatan moderasi beragama serta pembangunan sosial.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Kabinet Merah Putih
Dari total 48 kementerian, lima di antaranya dipimpin oleh tokoh-tokoh NU yang memiliki pengalaman serta pengaruh signifikan. Pertama, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. KH Nasaruddin Umar ditunjuk sebagai Menteri Agama, menggantikan Gus Yaqut Cholil Qoumas. Penunjukan Nasaruddin dianggap sebagai upaya untuk melanjutkan peran NU dalam menjaga moderasi dan harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Kedua, Sekretaris Jenderal PBNU H. Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, dipercaya untuk memimpin Kementerian Sosial. Dengan rekam jejaknya yang kuat di bidang sosial dan pemerintahan, Gus Ipul diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Selanjutnya, Arifah Choiri Fauzi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dengan latar belakang yang kuat dalam organisasi perempuan NU, Arifah dipandang mampu mendorong kebijakan yang lebih responsif gender dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.
