Mendorong Implementasi e-Government Pemerintah Daerah

[caption id="attachment_310620" align="aligncenter" width="640" caption="Fasilitas Internet Pemerintah Daerah, mendorong kebutuhan e-Government "][/caption] Pemerintahan yang bersih ?  Bukan sesuatu yang mustahil.  Walau pun tidak mudah untuk mencapainya. Banyak indikator yang harus dilakukan, diantaranya adalah komitmen yang kuat  aparatur untuk mau membangun pemerintahan yang bersih – Clean Government – disamping tersedianya tools (perangkat) yang dapat mendorong proses itu sampai pada kondisi yang diharapkan. Salah satu tools untuk membangun pemerintahan yang bersih adalah e-Government  (e-Gov) ! Walaupun aplikasi ini bukanlah lampu aladin yang bisa mengubah segalanya. Ditengah semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih tadi Direktur e-Government pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Firmansyah Lubis memberikan penilaian bagi Provinsi Sumatera Utara. Katanya, komitmen pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi e -Goverment masih sangat rendah.  Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut hanya 16  daerah yang  mengikuti pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) dan hasilnya juga masih di bawah standar. Duh ! Sesungguhnya telah ada  Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government sebagai acuan  dari  penerapan teknologi komunikasi dan informasi pada pemerintahan. Inpres itu harus terus dikembangkan oleh seluruh pembuat kebijakan  baik di pusat maupun di daerah. Menerapkan e-Goverment atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Kenapa e-Goverment begitu sulit untuk diaplikasikan dilingkungan pemerintahan baik Provinsi, Kota/Kabupaten ?   Tentu saja, selain  terbatasnya pemahaman aparatur di daerah tentang e-Goverment, terbatasnya tenaga ahli TIK dan tidak adanya komitmen yang kuat untuk itu.  Sebaiknya, tiga hal ini, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk secara terus menerus melakukan edukasi kepada pemerintahan di bawahnya agar semangat clean goverment dengan mengimplementasikan e-Gov Apa itu e-Gov ? Untuk mendorong pengimplementasikan e-Government dilingkungan pemerintah daerag, pemerintah melalui salah satu operator telekomunikasi,  sudah menyiapkan IndiGov atauIndonesia Digital Government (IndiGov). Pengembangan IndiGove sejalan dengan kerangka besar IDN – Indonesia Digital Network – yang merupakan visi pengembangan infrastruktur true broadband. Untuk itu telah dibangun tiga infrastruktur utama, yakni Indonesia Digitas Access (ID Access), Indonesia Digital Ring (ID Ring) dan Indonesia Digital Convergence (ID Convergence). Pembangunan ketiga infrastruktur utama   itu didasari oleh pemikiran bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses informasi yang sama. Diyakini dengan kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Khusus untuk IndiGov sendiri, konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas Government (G-Society) bagi 501 pemkab dan pemkot, 33 Propinsi dan lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. IndiGov ini sendiri dalam implementasinya dikenal dengan istilah G-DiSo (Government Digital Society), arahnya adalah penyediaan infrastruktur ICT pada sektor sektor : e-Govt Sector, e-Public Sector, e-Economic Sector dan kebutuhan lokal (pilihan) di masing masing daerah. Contohnya, Jogja memilih budaya/culture, Bali memilih pariwisata/tourism, Bandung memilih kreatifitas digital/digital creative. Dan, Kota Medan, sebagai kota terbesar ketiga di tanah air, belum diketahui jelas pilihan spesipiknya ? Kulinerkah ? Seperti ditegaskan, Menkominfo saat memberikan kuliah umum di USU, kuliner barangkali bagus jadi pilihan ibukota Sumatera Utara ini. Begitupun, masih terbuka untuk didiskusikan ? Kini juga tersedia Government Connectivity (G-Connect) dengan detail project-nya di tahun 2013 ini adalah penarikan kabel fiber optik disejumlah 2.204 Site, yang terdiri dari Kantor Pemkab/Pemkot, Kantor LPSE Pemkab & Pemkot, Kantor Polres, Kantor Kodim dan juga Kantor provinsi di seluruh Indonesia. Diharapkan dalam tahun ini akan terbentuk G-Pipe (Government Broadband Pipe) dalam kapasitas besar. Untuk menyukseskan program ini maka Telkom menyediakan bandwidth sampai dengan 50 Gbps untuk total 501 Pemkab/Pemkot dan 33 Pemprop dengan alokasi bandwidth di masing masing Pemkab/Pemkot sebesar 100 Mbps. Tahapan berikutnya adalah penyediaan Government Content yg berbasis komputasi awan dalam bentuk Government Cloud (G-Cloud). Layanan ini akan meniadakan investasi di Pemda dalam hal penyediaan hardware (IaaS), software (SaaS) dan platform (PaaS) serta termasuk dalam hal penyimpanan data. Beberapa konten yang tersedia dalam mendukung proses clean government yang apkasinya sangat dibutuhkan oleh Pemda, adalah: e-office, e-procurement, e-PTSP, Data Center, dll., disediakan secara khusus dengan berbagai kemudahannya. Konten e-Gove Layanan e-Office, misalnya, merupakan layanan aplikasi administrasi perkantoran, korespondensi surat-menyurat bagi setiap karyawan suatu perusahaan/institusi secara elektronis (office automation).Dengan e-Office maka semua registrasi surat dan filenya dilakukan secara elektronik. Demikian juga dengan pembuatan dokumen surat, pemeriksaan, penandatangan dan pengiriman / penerimaan surat bisa dilakukan dengan paparless ( tanpa menggunakan kertas). Menariknya untuk menentukan nomor dan tanggal surat juga berlangsung secara otomatis ( sehingga terjadi lagi nomor dan tanggal surat yang berlaku mundur sebagaimana kebiasaan yang dilakukan staf di kantor pemerintahan saat ini) Layanan e-Procurement, adalah  sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. e-Procurement diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. e-Procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, e-procurement mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Demikian dengan layanan e-PTPS – pelayanan terpadu satu pintu – yang diharapkan dapat membangun transparansi dalam mendorong masuknya investasi ke satu daerah.  Layanan e-PTPS juga diharapkan mampu memotong korupsi perizinan yang menggurita saat ini. Demikian juga dengan data center. Dengan e-Gov maka semua data dapat dilihat dari satu pintu informasi menjadikan data yang disajikan lebih valid dan bermakna Penutup Diharapkan dengan infrastruktur yang sudah tersedia maka konsep   Government Digital Society (G-DiSo)  dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik.