Lobi politik merupakan pedang bermata dua dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Di satu sisi, lobi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan membangun konsensus. Namun, di sisi lain, lobi politik yang tidak transparan berpotensi menciptakan politik transaksional, memperkuat oligarki, dan merusak demokrasi.
Untuk menjaga esensi demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik, pengaruh lobi politik dalam pemilihan oleh DPRD harus dikelola dengan baik. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa lobi politik berfungsi sebagai alat demokrasi yang sehat, bukan sebagai instrumen untuk mengeksploitasi kekuasaan. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun sistem politik yang lebih inklusif dan berintegritas, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H