Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam industri pertahanan maritim dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Letak strategis Indonesia yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikannya jantung lalu lintas perdagangan global, sekaligus pusat geopolitik yang penting. Di tengah dinamika persaingan global dan ancaman keamanan maritim, Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam mewujudkan visinya sebagai poros maritim dunia.
Kedaulatan Maritim sebagai Pilar Pertahanan Negara
Kedaulatan maritim mencakup kontrol penuh terhadap wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia, meliputi zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan perairan nusantara. Bagi Indonesia, kedaulatan maritim tidak hanya menjadi persoalan pertahanan, tetapi juga kunci untuk memastikan akses terhadap sumber daya alam yang ada di laut. Sumber daya ini mencakup hasil perikanan, minyak, gas bumi, serta mineral yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Oleh karena itu, memperkuat kedaulatan maritim berarti memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia tidak dieksploitasi oleh pihak asing tanpa izin.
Di sinilah peran industri pertahanan menjadi penting. Industri pertahanan maritim Indonesia harus mampu menghasilkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari ancaman ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, penyelundupan, dan potensi konflik wilayah. Tantangan utamanya adalah bagaimana Indonesia dapat membangun dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri yang dapat menopang kedaulatan maritim secara mandiri.
Mengembangkan Industri Pertahanan Maritim yang Mandiri
Dalam mewujudkan industri pertahanan maritim yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan terkait teknologi, pendanaan, dan keterampilan sumber daya manusia. Pengembangan kapal perang, pesawat pengintai maritim, radar pantai, dan sistem senjata yang sesuai dengan kondisi perairan tropis Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Tantangan ini diperparah dengan ketergantungan Indonesia pada impor alutsista. Ketergantungan ini tidak hanya melemahkan posisi tawar Indonesia di panggung internasional tetapi juga meningkatkan risiko keamanan, karena negara lain dapat membatasi akses atau bahkan menyabotase komponen penting.
Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan program offset atau alih teknologi dalam setiap pembelian alutsista dari luar negeri. Misalnya, ketika Indonesia membeli kapal atau pesawat dari negara lain, syaratkan bahwa proses perakitan dan perawatan sebagian besar dilakukan di Indonesia dengan melibatkan industri lokal. Selain itu, kerjasama teknologi dengan negara-negara yang sudah maju dalam bidang pertahanan seperti Korea Selatan dan Turki dapat menjadi contoh. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan berhasil memproduksi kapal selam KRI Nagapasa dan jet tempur KF-X yang dirancang dengan teknologi canggih. Pendekatan semacam ini tidak hanya mempercepat proses transfer teknologi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal.
Peran Industri Dalam Negeri: PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia
Indonesia memiliki beberapa perusahaan yang terlibat langsung dalam industri pertahanan maritim, seperti PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia. PT PAL, yang berbasis di Surabaya, memiliki kapasitas untuk memproduksi kapal perang, kapal patroli, dan kapal selam. Keberadaan PT PAL sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapal impor, terutama dalam memenuhi kebutuhan armada TNI AL yang jumlahnya masih terbatas.
Namun, untuk memperkuat PT PAL dan industri dalam negeri lainnya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif fiskal, kemudahan investasi, serta penguatan regulasi lokal. Peraturan yang berpihak pada industri dalam negeri akan mendorong investasi di sektor pertahanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Investasi ini juga perlu diarahkan pada penelitian dan pengembangan (R&D) teknologi militer yang disesuaikan dengan kondisi perairan dan iklim Indonesia.
Di sisi lain, PT Dirgantara Indonesia yang fokus pada pengembangan pesawat pengintai maritim juga memiliki peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan maritim. Pesawat pengintai memungkinkan TNI AL untuk memantau perairan Indonesia dengan lebih efektif dan mengidentifikasi ancaman sejak dini. Penggunaan teknologi penginderaan jauh, sistem radar mutakhir, dan drone pengintai maritim akan memperkuat kemampuan deteksi dini dan pengawasan wilayah laut.
Tantangan Global dan Keamanan Maritim Regional
Selain tantangan internal, Indonesia juga menghadapi tekanan dari luar terkait keamanan maritim. Wilayah Laut Cina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Kepulauan Natuna, merupakan titik panas konflik antara beberapa negara, termasuk Cina, Vietnam, dan Filipina. Meski Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam klaim wilayah, ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut bisa berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan maritim Indonesia.
Dengan menguatnya pengaruh Cina di kawasan, Indonesia perlu memperkuat kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara di ASEAN serta negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Kerjasama ini dapat berupa latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, serta pelatihan untuk memperkuat kapasitas penjaga pantai dan angkatan laut Indonesia. Meski demikian, Indonesia perlu mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak, agar dapat menjaga kedaulatan dan tidak terjebak dalam konflik kekuatan besar.
Inisiatif Indonesia dalam Diplomasi Maritim
Di bawah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, diplomasi maritim menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia. Diplomasi maritim bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan dunia dengan menjadi aktor utama dalam menjaga keamanan maritim, pelestarian lingkungan laut, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Indonesia telah memprakarsai berbagai forum internasional, seperti Bali Process dan IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mempromosikan kerjasama dalam penanganan ancaman maritim non-tradisional, seperti perompakan, perdagangan manusia, dan pencurian ikan.
Indonesia juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak negara kepulauan di berbagai forum internasional. Sebagai contoh, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan hak kepada Indonesia untuk mengontrol zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Hak ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, asalkan disertai kemampuan pertahanan yang memadai untuk mengamankan wilayah tersebut.
Mewujudkan Poros Maritim Dunia Melalui Pendekatan Ekonomi dan Keamanan
Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak hanya berarti kekuatan militer, tetapi juga penguatan ekonomi berbasis maritim. Dengan mengembangkan industri perikanan, pelabuhan, dan pariwisata bahari, Indonesia bisa menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama perekonomian. Potensi ekonomi maritim ini diperkirakan mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun, yang mencakup sektor perikanan, transportasi laut, energi laut, dan pariwisata. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dari segi pelabuhan, kapal logistik, hingga teknologi transportasi laut yang efisien.
Selain itu, integrasi antara sektor pertahanan dan ekonomi maritim akan memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan. Misalnya, pengembangan kawasan industri maritim yang didukung oleh pelabuhan internasional dan infrastruktur penunjang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dukungan terhadap nelayan lokal, usaha mikro kecil menengah (UMKM) maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir juga menjadi langkah konkret untuk membangun kekuatan ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Tantangan dan Harapan
Sebagai negara kepulauan yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan maritim dan memperkuat industri pertahanan. Langkah-langkah strategis seperti alih teknologi, penguatan industri pertahanan dalam negeri, diplomasi maritim, serta integrasi ekonomi maritim merupakan fondasi yang perlu diperkuat.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, peran Indonesia dalam menjaga keamanan maritim tidak hanya penting bagi kedaulatan negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah konkret, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai kekuatan maritim yang disegani di kawasan Indo-Pasifik dan di panggung internasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
