Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan landasan hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri pertahanan. Kebijakan yang fokus pada insentif untuk perusahaan dalam negeri, baik dalam bentuk subsidi atau pengurangan pajak, akan mendorong investasi dan penelitian lebih lanjut. Program alih teknologi (transfer of technology) dari mitra luar negeri juga harus diwajibkan dalam setiap transaksi pembelian alat pertahanan dari negara lain.
Salah satu inisiatif penting adalah program "Offset Policy" di mana setiap kontrak pembelian alutsista harus disertai dengan transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja lokal. Ini akan membuka kesempatan bagi teknisi dan insinyur Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan langsung dari para ahli luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk investasi jangka pendek, tetapi juga menciptakan keterampilan dan pengetahuan yang akan bertahan lama bagi industri pertahanan dalam negeri.
5. Peningkatan SDM sebagai Tulang Punggung Inovasi
Sumber daya manusia yang kompeten merupakan pilar utama dalam mengembangkan industri pertahanan yang mandiri. Pendidikan tinggi di bidang teknik, elektronika, dan sains pertahanan harus ditingkatkan, baik dari segi kualitas kurikulum maupun fasilitas yang mendukung riset. Kerja sama antara universitas dengan pusat-pusat penelitian pertahanan juga harus diperluas untuk menghasilkan SDM yang tidak hanya menguasai ilmu dasar tetapi juga siap untuk terjun langsung dalam inovasi teknologi pertahanan.
Beberapa universitas di Indonesia sudah mulai memasukkan program khusus untuk teknik militer dan teknologi pertahanan, namun skala dan dukungan terhadap program ini perlu diperluas. Dengan adanya tenaga ahli yang memadai, pengembangan teknologi strategis seperti radar, sistem komunikasi militer, hingga teknologi pertahanan siber akan lebih mudah dicapai.
6. Tantangan Etika dan Kedaulatan dalam Pengembangan Industri Pertahanan
Di era teknologi yang semakin canggih, isu etika juga harus menjadi perhatian. Pengembangan teknologi pertahanan yang berorientasi pada AI dan sistem otomatisasi, misalnya, memunculkan kekhawatiran tentang kendali manusia terhadap senjata yang dikendalikan komputer. Indonesia harus menerapkan kebijakan ketat yang memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma internasional.
Selain itu, pengembangan teknologi harus tetap menjaga kedaulatan data dan informasi militer. Dalam era digital, serangan siber menjadi ancaman nyata yang dapat merusak sistem pertahanan jika data sensitif jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pengamanan data dalam sistem informasi pertahanan harus menjadi prioritas dalam pengembangan teknologi, sehingga kerahasiaan dan keamanan negara tetap terjaga.
7. Perspektif Masa Depan: Industri Pertahanan sebagai Penopang Ekonomi
Mewujudkan swasembada industri pertahanan bukan hanya langkah strategis dalam hal keamanan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian. Industri pertahanan yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat infrastruktur industri dasar, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Dalam jangka panjang, ekspor produk pertahanan Indonesia, seperti senjata ringan atau kendaraan militer yang diproduksi secara lokal, dapat menjadi sumber devisa baru bagi negara.
Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu terus mendukung inovasi dan menjaga lingkungan bisnis yang kondusif bagi industri pertahanan. Pada akhirnya, industri pertahanan yang swasembada akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga produsen teknologi pertahanan yang unggul.
