Menelisik Kebijakan Perdagangan Era Kepresidenan Prabowo dalam Menghadapi Tantangan Global

Kebijakan perdagangan menjadi salah satu instrumen penting dalam merespons dinamika ekonomi global yang terus berubah. Di tengah tekanan globalisasi, perubahan teknologi, dan ketidakpastian politik internasional, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan perdagangan yang strategis dan fleksibel. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan perdagangan diprediksi akan menjadi salah satu fokus utama guna menghadapi tantangan dan peluang yang ada di tataran global.

Tantangan Global Ekonomi yang Semakin Kompleks

Saat ini, dunia tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, serta perubahan iklim yang mengganggu sektor-sektor ekonomi krusial, semuanya berkontribusi terhadap volatilitas ekonomi global. Selain itu, kebangkitan proteksionisme di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga menambah tantangan bagi negara-negara berkembang yang mengandalkan ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo, yang selama masa kampanyenya menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, kemungkinan besar akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik sembari tetap menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan mitra-mitra internasional. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada proteksionisme negara-negara maju, melainkan juga pada peningkatan persaingan di pasar global dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar dan regulasi perdagangan internasional yang semakin ketat.

Strategi Kebijakan Perdagangan di Era Prabowo

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa pendekatan kebijakan perdagangan yang dapat diadopsi oleh pemerintahan Presiden Prabowo:

1. Diversifikasi Pasar Ekspor Salah satu kelemahan utama perdagangan internasional Indonesia adalah ketergantungan yang cukup besar pada beberapa mitra dagang utama, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi atau gejolak politik di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi sangat penting. Pemerintahan Prabowo kemungkinan akan mendorong ekspor ke pasar-pasar baru, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin, yang sedang tumbuh dan memiliki potensi besar untuk produk-produk Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan.
2. Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia adalah rendahnya nilai tambah dari produk-produk ekspor. Banyak produk yang diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai ekonominya tidak maksimal. Pemerintahan Prabowo diharapkan akan mendorong industrialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan memproses bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi di dalam negeri, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan dari ekspor serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur.
3. Reformasi Kebijakan Logistik dan Infrastruktur Perdagangan Salah satu hambatan utama dalam perdagangan internasional adalah tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut laporan dari Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, mencapai sekitar 23,5% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai, regulasi yang kompleks, serta birokrasi yang lambat. Pemerintahan Prabowo kemungkinan akan fokus pada reformasi logistik dan pengembangan infrastruktur perdagangan, termasuk pelabuhan, jalan tol, dan jalur kereta api, untuk mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik. Ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
4. Penguatan Kerjasama Perdagangan Regional Selain menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara besar, Indonesia juga perlu memanfaatkan keanggotaannya dalam berbagai organisasi dan perjanjian perdagangan regional, seperti ASEAN, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Kerjasama perdagangan regional ini penting untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia serta memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan internasional. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, diharapkan Indonesia akan berperan lebih aktif dalam memperkuat kerjasama perdagangan di kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Mengantisipasi Tantangan Globalisasi dan Teknologi

Selain tantangan perdagangan internasional tradisional, pemerintahan Prabowo juga perlu menghadapi dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Revolusi industri 4.0, yang melibatkan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi, telah mengubah cara perdagangan internasional dilakukan. Di satu sisi, teknologi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar melalui platform e-commerce. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan tantangan baru, seperti perlunya penyesuaian regulasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Untuk itu, kebijakan perdagangan Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintahan Prabowo adalah dengan mendorong digitalisasi sektor perdagangan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mempercepat transformasi digital di sektor bisnis. Ini termasuk dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan platform e-commerce dan teknologi digital dalam menjangkau pasar internasional.

Peran Kebijakan Perlindungan dalam Menghadapi Kompetisi Global

Meskipun perdagangan bebas memiliki manfaat besar, Indonesia juga harus melindungi industri dalam negerinya dari kompetisi global yang tidak sehat. Kebijakan proteksionis moderat mungkin akan diadopsi oleh pemerintahan Prabowo untuk melindungi sektor-sektor strategis yang masih rentan, seperti pertanian, industri manufaktur kecil, dan sektor maritim. Perlindungan ini bisa dilakukan melalui kebijakan tarif impor, subsidi kepada industri dalam negeri, serta regulasi yang mendukung pengembangan industri lokal.