Koperasi, sebagai sebuah institusi ekonomi yang berlandaskan pada prinsip solidaritas dan gotong royong, memiliki sejarah panjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gagasan untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat mendapatkan momentum yang signifikan. Di tengah upaya mengatasi ketimpangan ekonomi, memajukan sektor UMKM, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, koperasi dianggap sebagai salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi, apakah upaya mendorong koperasi ini dapat memberikan hasil yang signifikan di era modern saat ekonomi global semakin kompetitif?
Koperasi dalam Konteks Sejarah Ekonomi Indonesia
Koperasi telah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia sejak era kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menegaskan bahwa koperasi merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Prinsip koperasi ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarahnya, koperasi menjadi salah satu alat untuk melawan dominasi ekonomi kolonial yang memusatkan kekayaan pada sekelompok kecil elit.
Namun, seiring berjalannya waktu, peran koperasi dalam ekonomi nasional mengalami pasang surut. Meskipun telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam menggerakkan ekonomi rakyat pada masa-masa tertentu, koperasi sering kali dihadapkan pada tantangan manajemen yang kurang profesional, regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya akses terhadap modal dan teknologi. Di era Prabowo, diharapkan koperasi dapat kembali memainkan peran sentral dalam penguatan ekonomi rakyat dengan strategi yang lebih modern dan berkelanjutan.
Membangkitkan Peran Koperasi di Era Prabowo
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, salah satu visi besar yang dicanangkan adalah mengurangi ketimpangan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi menjadi pilihan strategis untuk mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif. Berbeda dengan model ekonomi kapitalistik yang cenderung menumpuk kekayaan pada segelintir individu atau korporasi besar, koperasi beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha.
Prabowo telah menegaskan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian nasional dengan mengusulkan reformasi besar-besaran terhadap regulasi dan dukungan pemerintah untuk koperasi. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah memperbaiki akses koperasi terhadap sumber pembiayaan. Banyak koperasi saat ini kesulitan mengakses modal karena keterbatasan jaminan atau sumber daya keuangan. Di era Prabowo, pemerintah diharapkan dapat memperkenalkan mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif, seperti pembentukan lembaga keuangan mikro yang khusus mendukung koperasi.
Selain itu, koperasi juga memerlukan dukungan teknologi untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan digitalisasi yang semakin pesat, koperasi perlu bertransformasi menjadi entitas yang lebih modern. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menyediakan pelatihan teknologi dan akses terhadap platform digital bagi koperasi, sehingga mereka dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, koperasi harus dipersiapkan untuk menghadapi era industri 4.0 di mana teknologi digital memegang peranan penting.
Koperasi sebagai Motor Penggerak UMKM
Peran koperasi dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi ekonomi Prabowo. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia. Koperasi dapat menjadi wadah yang tepat bagi UMKM untuk mengakses modal, meningkatkan skala usaha, serta memperkuat jaringan bisnis.
Di era Prabowo, koperasi diharapkan berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM dengan berbagai sumber daya yang mereka butuhkan, termasuk akses ke pasar, teknologi, dan pendampingan bisnis. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah mendorong pembentukan koperasi-koperasi sektor khusus, seperti koperasi pertanian, koperasi perikanan, dan koperasi industri kreatif, yang dapat memberikan layanan yang lebih spesifik dan relevan bagi anggotanya.
