Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar dalam diskursus kebijakan ekonomi di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai pondasi ideologis bangsa, Pancasila memberikan kerangka normatif untuk membangun ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, BUMN memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
BUMN: Pilar Ekonomi yang Berlandaskan Pancasila
Dalam sistem ekonomi Indonesia, BUMN memiliki posisi yang unik. Berbeda dengan entitas bisnis swasta, BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Tugas utama BUMN adalah turut serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, dan kedaulatan bangsa di sektor-sektor strategis.
Di era Prabowo, keberadaan BUMN diharapkan semakin relevan dengan visi Ekonomi Pancasila yang menekankan prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Prabowo dikenal dengan gagasannya yang mengutamakan kemandirian ekonomi, yang sejajar dengan peran BUMN dalam menjaga dan mengelola sektor-sektor vital seperti energi, pangan, infrastruktur, dan telekomunikasi. Dalam konteks ini, BUMN bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga alat negara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang menjadi salah satu misi utama pemerintahan Prabowo.
Transformasi BUMN: Dari Profit-Making ke Nation-Building
Di bawah pemerintahan Prabowo, transformasi BUMN diharapkan menjadi lebih terarah untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi berbasis Pancasila. Salah satu kebijakan yang relevan adalah pergeseran fokus dari semata-mata mencari keuntungan (profit-oriented) menuju pembangunan bangsa (nation-building). Artinya, BUMN harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya berperan sebagai motor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi.
Pemerintahan Prabowo bisa memperkuat BUMN sebagai entitas yang menyeimbangkan peran antara efisiensi bisnis dengan misi sosialnya. Sebagai contoh, BUMN di sektor energi seperti Pertamina dan PLN dapat menjadi pionir dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia, sejalan dengan tren global menuju energi terbarukan. Selain itu, BUMN sektor pangan seperti Bulog memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi Prabowo untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Keseimbangan antara Intervensi Negara dan Keterlibatan Pasar
Sistem Ekonomi Pancasila mengedepankan prinsip keseimbangan antara intervensi negara dan keterlibatan pasar. Di satu sisi, pasar memiliki peran penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi di sisi lain, negara tetap harus hadir untuk memastikan bahwa mekanisme pasar tidak menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, BUMN menjadi alat intervensi negara yang sangat penting.
Dalam pemerintahan Prabowo, peran BUMN bisa diarahkan untuk memastikan bahwa sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini sangat relevan di sektor-sektor seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi. Sebagai contoh, BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat memastikan bahwa akses transportasi yang terjangkau dan merata tersedia di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang tidak dilirik oleh sektor swasta.
Prinsip ini juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana BUMN yang bergerak di sektor pertambangan dan energi dapat memastikan bahwa keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha, tetapi juga didistribusikan secara adil untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, BUMN memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan menghindarkan negara dari ketergantungan yang berlebihan pada pihak asing.
