Contohnya, Mandalika di Lombok memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata olahraga, namun aksesibilitas dan fasilitas pendukung masih harus ditingkatkan. Bandara di beberapa destinasi, seperti Danau Toba dan Likupang, perlu diperbesar dan ditingkatkan agar mampu menampung wisatawan dalam jumlah besar, terutama wisatawan internasional.
Selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital juga harus menjadi prioritas. Di era Revolusi Industri 4.0, wisatawan semakin bergantung pada platform digital untuk mencari informasi, memesan tiket, hingga memilih penginapan. Konektivitas internet yang cepat dan andal sangat penting untuk mendukung ekosistem pariwisata berbasis teknologi. Peningkatan digitalisasi sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terhubung dengan pasar global.
Pariwisata Berkelanjutan: Keseimbangan Antara Ekonomi dan Lingkungan
Selain tantangan infrastruktur, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan "10 Bali Baru." Salah satu risiko dari pertumbuhan industri pariwisata yang pesat adalah kerusakan lingkungan. Bali telah mengalami berbagai masalah lingkungan akibat overkapasitas wisatawan, mulai dari peningkatan polusi, kerusakan terumbu karang, hingga krisis sampah plastik.
Dalam konteks ekonomi industri, konsep pariwisata berkelanjutan harus menjadi landasan utama pembangunan. Setiap destinasi harus memiliki kebijakan yang ketat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Pengelolaan lingkungan yang baik, penggunaan energi terbarukan, serta manajemen limbah yang efisien harus menjadi bagian integral dari pengembangan destinasi wisata.
Di Labuan Bajo, misalnya, kawasan Taman Nasional Komodo menghadapi tantangan konservasi, terutama dalam menjaga populasi komodo dan ekosistem sekitarnya. Untuk menjaga daya tarik wisata alam yang berkelanjutan, perlu ada batasan kunjungan wisatawan, serta kebijakan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga ikut serta dalam upaya pelestarian.
Kebijakan yang Diperlukan: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Untuk membangun "10 Bali Baru," diperlukan kebijakan yang konsisten dan holistik. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di destinasi-destinasi tersebut. Kebijakan yang mendukung kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta perlindungan terhadap investasi sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pembangunan destinasi baru. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan destinasi wisata, terutama dalam hal pengelolaan lahan, perizinan, dan pelestarian budaya. Di sisi lain, sektor swasta harus diberikan ruang untuk berinovasi dalam menciptakan atraksi wisata baru yang kreatif dan menarik.
Dari sudut pandang ekonomi industri, integrasi berbagai sektor sangat penting untuk menciptakan sinergi ekonomi yang optimal. Misalnya, kerjasama antara industri transportasi, perhotelan, dan ekonomi kreatif dapat menciptakan rantai nilai yang panjang dan saling menguntungkan. Pemerintah juga perlu mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif, di mana UMKM lokal dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pertumbuhan industri pariwisata.
Dari perspektif ekonomi industri, inisiatif "10 Bali Baru" memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta kebijakan yang mendukung investasi dan partisipasi masyarakat lokal.
