Dalam beberapa tahun terakhir, Open Banking telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam dunia keuangan. Sistem ini memungkinkan lembaga keuangan untuk berbagi data nasabah dengan pihak ketiga melalui Application Programming Interface (API), yang secara langsung membuka jalan bagi terciptanya layanan keuangan yang lebih personal, efisien, dan inklusif. Di banyak negara, terutama di kawasan Eropa melalui Revised Payment Services Directive (PSD2), Open Banking telah diimplementasikan secara luas dan mulai menghasilkan dampak positif yang signifikan. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa matang industri keuangan di negara ini dalam mengadopsi konsep Open Banking?
Konsep Open Banking dan Perkembangannya di Indonesia
Open Banking adalah sebuah model layanan keuangan di mana bank dan lembaga keuangan lainnya berbagi data nasabah secara aman dengan fintech atau perusahaan teknologi pihak ketiga. Data ini dapat mencakup informasi transaksi, profil kredit, dan detail keuangan lainnya, yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan terarah.
Namun, meskipun Open Banking terdengar sebagai konsep yang menjanjikan, tingkat adopsinya di Indonesia masih terbilang berada dalam tahap awal. Sebagai negara berkembang dengan potensi besar di bidang teknologi finansial (fintech), Indonesia memiliki banyak tantangan dalam mendorong implementasi penuh Open Banking. Hal ini terlihat dari kerangka regulasi yang masih dalam pengembangan, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya matang, serta tingkat literasi digital yang masih bervariasi di kalangan masyarakat.
Untuk mengukur kematangan industri keuangan Indonesia dalam mengadopsi Open Banking, ada beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan. Setiap indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana ekosistem keuangan di Indonesia siap untuk menerapkan sistem ini secara menyeluruh.
1. Regulasi yang Mendukung dan Perlindungan Data
Salah satu elemen paling penting dalam mengukur kematangan adopsi Open Banking adalah regulasi yang mengatur penggunaan dan pembagian data keuangan. Di Eropa, regulasi PSD2 yang diimplementasikan sejak 2018 memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana bank dan pihak ketiga harus beroperasi dalam berbagi data nasabah. Regulasi ini menetapkan standar keamanan yang ketat serta memastikan bahwa data hanya dapat dibagikan dengan persetujuan nasabah.
Di Indonesia, regulasi terkait Open Banking masih dalam tahap pengembangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkenalkan beberapa kebijakan yang mendukung inovasi digital di sektor keuangan, termasuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang berfokus pada integrasi digital dan keamanan data. Namun, regulasi khusus yang mengatur Open Banking dan pembagian data nasabah masih dalam proses.
Perlindungan data menjadi aspek kunci dalam hal ini, karena kepercayaan nasabah adalah fondasi dari Open Banking. Ketika regulasi tentang keamanan data dan persetujuan pengguna belum sepenuhnya matang, industri keuangan akan menghadapi tantangan besar dalam mendorong adopsi Open Banking secara luas.
2. Infrastruktur Teknologi dan Integrasi API
Adopsi Open Banking sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang mendukung. Di negara-negara maju, pengembangan API menjadi tulang punggung dari ekosistem Open Banking yang sukses. API memungkinkan bank dan pihak ketiga untuk berkomunikasi secara aman dan efisien, berbagi data secara real-time, dan menciptakan inovasi layanan keuangan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.
