Uang tunai, di sisi lain, memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi secara anonim, tanpa perlu khawatir data pribadinya disalahgunakan. Dalam dunia di mana data pribadi menjadi aset berharga, perlindungan terhadap privasi finansial adalah isu yang tak boleh diabaikan. Mempertahankan opsi tunai dalam transaksi sehari-hari memberikan masyarakat kendali lebih besar atas privasi mereka.
Keseimbangan: Kuncinya adalah Fleksibilitas
Bukan berarti kita harus menolak perkembangan teknologi atau kembali ke zaman kuno. Sistem pembayaran digital jelas membawa banyak manfaat, seperti kemudahan, efisiensi, dan akses yang lebih luas. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perubahan harus diadopsi secara mutlak. Keseimbangan antara pembayaran tunai dan cashless adalah pendekatan yang lebih realistis dan inklusif.
Fleksibilitas dalam sistem pembayaran memungkinkan masyarakat untuk memilih cara transaksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa orang mungkin lebih nyaman menggunakan uang tunai, sementara yang lain lebih memilih pembayaran digital karena kemudahan dan kecepatan. Kebijakan ekonomi yang mendorong opsi keduanya, alih-alih memaksa salah satu sistem, akan lebih mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Membangun Infrastruktur yang Tangguh
Jika Indonesia ingin benar-benar bergerak menuju masyarakat cashless, langkah yang lebih strategis harus diambil. Pertama, perlu ada peningkatan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses digitalisasi. Edukasi teknologi juga menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan pelaku usaha mikro.
Kedua, pengembangan sistem keamanan digital harus menjadi perhatian utama. Setiap kali kita meningkatkan ketergantungan pada teknologi, kita juga membuka peluang lebih besar bagi serangan siber. Oleh karena itu, peningkatan keamanan siber dan ketahanan terhadap gangguan teknis harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif cashless.
Ketiga, perlindungan data dan privasi individu harus diatur dengan ketat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang melindungi data finansial masyarakat dari penyalahgunaan, baik oleh pihak ketiga maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, masyarakat bisa merasa lebih aman dalam menggunakan pembayaran digital tanpa khawatir tentang privasi mereka.
Jadi, Cashless; tapi Tidak 100%
Indonesia tidak bisa dan tidak harus menjadi 100% cashless. Meskipun transaksi non-tunai menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan dan efisiensi, ada banyak alasan untuk mempertahankan uang tunai sebagai bagian dari sistem pembayaran yang fleksibel dan inklusif. Dalam menjaga keseimbangan antara teknologi dan kebutuhan masyarakat, kita harus mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan situasi dan preferensi mereka.
Sebagai masyarakat yang sedang berada di tengah gelombang transformasi digital, kita harus bijak dalam menavigasi perubahan ini. Uang tunai masih memiliki tempat yang penting, baik dalam hal inklusi keuangan, ketahanan ekonomi, maupun perlindungan privasi. Oleh karena itu, alih-alih bergerak menuju seratus persen cashless, mari kita membangun ekosistem keuangan yang inklusif, fleksibel, dan tangguh, di mana setiap orang bisa berpartisipasi dengan cara yang paling sesuai bagi mereka.
