Sistem Ekonomi Indonesia (7): Sistem Ekonomi Pancasila; Antara Teori dan Realita

Sistem Ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang berakar pada ideologi bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah model ekonomi yang unik, sistem ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan. Namun, antara teori dan realita, terdapat jurang yang perlu dijembatani untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori Sistem Ekonomi Pancasila

Secara teoretis, Sistem Ekonomi Pancasila didasarkan pada lima sila dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Masing-masing sila memiliki implikasi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang diusung dalam sistem ini:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Dalam konteks ekonomi, sila ini menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ekonomi Pancasila menolak eksploitasi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, dan kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial.
3. Persatuan Indonesia: Sistem ekonomi ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi harus memperkuat integrasi nasional, menghindari disintegrasi sosial, dan mendorong rasa kebersamaan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pengambilan keputusan ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasila harus melibatkan partisipasi rakyat melalui mekanisme demokrasi yang sehat. Ini berarti bahwa ekonomi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini adalah tujuan akhir dari Sistem Ekonomi Pancasila, di mana kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat, dan berfokus pada pemerataan.

Dari segi teori, Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan pendekatan yang holistik, menggabungkan elemen-elemen ekonomi pasar dengan intervensi negara yang kuat untuk memastikan distribusi yang adil dan merata.

Realita Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila

Namun, ketika kita beralih dari teori ke praktik, realita sering kali jauh berbeda dari yang diharapkan. Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan idealnya.

1. Ketimpangan Ekonomi Salah satu masalah utama dalam implementasi Sistem Ekonomi Pancasila adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Meski ekonomi Indonesia terus tumbuh, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Teori ekonomi Pancasila yang menekankan pemerataan dan keadilan sosial sering kali terganjal oleh kenyataan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan lebih cenderung menguntungkan golongan tertentu dibandingkan seluruh rakyat.
2. Korupsi dan Ketidakadilan Sila kedua dan kelima dalam Pancasila yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Ketika sumber daya ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki akses ke kekuasaan, keadilan sosial menjadi sulit dicapai. Korupsi tidak hanya merusak moralitas ekonomi tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Keterbatasan Partisipasi Rakyat Meskipun dalam teori, Sistem Ekonomi Pancasila mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi, kenyataannya, partisipasi tersebut masih terbatas. Proses pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh elit politik dan ekonomi, sementara suara rakyat kurang didengar. Hal ini bertentangan dengan prinsip kerakyatan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan ekonomi nasional.
4. Dominasi Sektor Kapitalis Dalam praktiknya, ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kapitalisme, di mana pasar bebas dan kepentingan korporasi sering kali menjadi penentu utama kebijakan ekonomi. Ini bisa dilihat dari dominasi sektor swasta dalam perekonomian, yang sering kali berorientasi pada keuntungan semata, dengan mengabaikan kepentingan sosial dan pemerataan.
5. Ketergantungan pada Ekonomi Global Sistem Ekonomi Pancasila juga dihadapkan pada tantangan globalisasi. Ketergantungan pada ekonomi global, terutama dalam perdagangan dan investasi, sering kali bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang diusung oleh Pancasila. Indonesia harus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Upaya Mengatasi Tantangan

Meskipun tantangan-tantangan tersebut nyata, upaya untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila tetap dapat dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Penguatan Peran Negara Negara harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya berlangsung secara adil dan merata. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih berpihak pada rakyat kecil, serta peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang bersifat publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Pemberantasan Korupsi Korupsi harus diberantas dengan tegas untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi benar-benar dilaksanakan demi kepentingan rakyat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya harus ditingkatkan, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. Peningkatan Partisipasi Rakyat Proses pengambilan keputusan ekonomi harus lebih inklusif, melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Penguatan mekanisme demokrasi ekonomi, seperti koperasi dan BUMDes, dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi rakyat.
4. Mendorong Ekonomi Kerakyatan Untuk mengurangi ketergantungan pada kapitalisme global, Indonesia harus memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemandirian dan gotong royong. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan sektor UMKM, penguatan koperasi, dan peningkatan peran BUMN dalam perekonomian.
5. Adaptasi terhadap Tantangan Global Indonesia harus mampu beradaptasi dengan tantangan global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Pancasila. Ini memerlukan kebijakan ekonomi yang fleksibel dan inovatif, serta kerjasama internasional yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah konsep yang kaya dengan nilai-nilai luhur, yang jika diimplementasikan dengan benar, dapat membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Namun, antara teori dan realita, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Melalui upaya bersama, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta dengan komitmen yang kuat untuk mengembalikan esensi Pancasila dalam ekonomi, Indonesia dapat menjembatani jurang antara teori dan realita, menuju perekonomian yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.