Menjelang Pemilihan Umum Pilpres dan Wakil Presiden Indonesia dicencanakan akan sistem memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) katanya sudah dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional dan telah dicoba di enam kabupaten/kota yakni Padang (Sumatera Barat), Denpasar (Bali), Jembrana (Bali), Yogyakarta, Cilegon (Banten) dan Makassar (Sulawesi Selatan).
Dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2014. Ini akan menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan bagi presiden yang terpilih akan mempunyai jabatan tersebut pada jangka waktu sampai lima tahun. Kewajiban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara konstitusional dilarang ikut untuk ketiga kalinya dalam pemilu.
Sementara rencana jadwal Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Namun seperti kita ketahui saat ini situasi peta politik di Indonesia menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden sudah mulai memanas. Apalagi para kader dan calon-calon Legislatif maupun para calon-calon Presiden-Wakil Presiden mulai ancang-ancang atur strategi politiknya kepermukaan publik dengan berbagai cara.
Ini nyata adanya diam-diam para Caleg DPR-RI, DPRD dan DPD serta Capres/Cawapres RI, bahwa dihampir seluruh wilayah pemilihan di Indonesia para Caleg DPR-RI, DPRD dan DPD serta Capres/Cawapres RI sudah mulai melakukan gerakan pencarian dukungan suara politik dengan cara pemasangan spanduk, banner dan bahkan penyebaran kalender maupun stiker.
Namun yang lebih diperparah lagi adanya gerakan pencarian data untuk pembelian suara, dalam bahasa orang jawa "Tuku Biting". Artinya dari para Caleg DPR-RI, DPRD dan DPD dan Capres/Cawapres RI ingin memastikan kesungguhan masyarakat untuk memilihnya yang pasti. Hal ini diam-diam terjadi dan dilakukan oleh gerakan tim sukses beserta para relawan dari para Caleg DPR-RI, DPRD dan DPD dan Capres/Cawapres RI itu sendiri. Dan Tuku Biting ini dilakukan dengan cara door to door, yaitu mengumpulkan foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga (KK). Pada akhirnya dipastikan akan terjadi "Politik Uang."
Pada umumnya gerakan Tuku Biting tersebut terjadi di wilayah pedesaan dan perkampungan kumuh yang banyak tersebar di Indonesia. Mengapa di wilayah-wilayah tersebut?. Karena sebagian banyak masyarakatnya memiliki perekonomian yang rendah, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya masih serba kekurangan. Dan dipastikan hal itu sangan dominan untuk politik uang, alian gerakan Tuku Biting (Panjer Pembelian Suara).
Mungkin gerakan pencarian simpati dan dukungan suara politik ke masyarakat dengan menggunakan spanduk, banner, penyebaran kalender maupun stiker masih wajar-wajar saja. Akan tetapi dengan cara Tuku Biting tersebut hal itu sangatlah tidak wajar dalam dunia kepolitikan di Indonesia yang katanya sudah Demokrasi. Memang betul saat ini banyak masyarakat Indonesia mengalami krisis keuangan, terutama masyarakan pedesaan dan perkampungan kumuh lainnya.
Kalau hal itu terjadi sejak sekarang dan sampai pada saatnya pelaksanaan pemilihan umum Legislastif dan pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden RI, sudah dipastikan akan semakin semerawutnya citra dunia perpolitikan di Indonesia.
Itulah sebagian besar bahayanya strategi politik dengan cara Tuku Biting, alias pembelian suara dengan cara pemesanan suara pilihan yang pasti. Dan cara ini sampai sekarang belum pernah terdeteksi oleh Panwaslu itu sendiri. Selain itu Panwaslu memang tidak ada kemauan untuk memantau langsung adanya gerakan Tuku Biting dari para Caleg DPR-RI, DPRD dan DPD serta Capres/Cawapres RI yang dilaksanakan oleh tim sukses serta relawannya masing-masing.
*****
