Menurut penulis hal itu tidak logis, seharusnya justru Presiden RI Jokowi-lah yang harus menetapkan langsung untuk tidak menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, pasalnya hal itu justru Presiden Jokowi sendirilah yang telah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri atas desakan dan masukan dari pihak lain, terlebih lagi dari masukan dan usulan partainya, PDI-P. Kini Presiden RI Jokowi harus lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekisruhan yang terjadi di tubuh KPK maupun Polri sendiri.
Dan Presiden Jokowi tidaklah pantas melepas peristiwa ini dengan alasan bahwa apa yang terjadi di kedua institusi hukum tersebut harus diselesaikan keduanya masing-masing dengan jalur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang (UU).
Selain itu Presiden Jokowi jangan terlalu mengharapkan bahwa KPK maupun Polri dalam melakukan Penegakan hukum harus baik dalam proses penyelidikan, penyidikan penuntutan hinggah keperadilan termasuk dalam tindakan penetapan tersangka dilakukan secara transparan..!.
Nah pada akhirnya seperti inilah yang terjadi, KPK menyerang Polri, lalu kemudian Polri kembali menyerang balik KPK. Karena pasalnya kedua institusi penegak hukum tersebut sama-sama memiliki alibi kuat soal kasus-kasus yang ditangani keduanya.
Dan Presiden Jokowi tidak cukup hanya membentuk tim khusus untuk menyelamatkan KPK maupun Polri, khususnya penyelamatan KPK dalan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia saat ini. Maka seharusnya Presiden Jokowi segera mengeluarkan Kepresnya soal upaya penyelamatan KPK atas kekosongan kepemimpinan KPK yang segera terjadi, hal ini wajib dilakukannya sebagai tanggung jawabnya Jokowi selaku kepala negara. Hal ini penulis mendukung berbagai pernyataan kuat dari para tokoh dan negarawan yang mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan tindakan konkritnya dalam penyelamatan keberadaan KPK mendatang, segera..!!!.
Penulis melihat seperti ada upaya pemandulan bahkan pemusnahan terhadap KPK. Dan hal itu memang jelas seperti yang dikhawatirkan banyak pihak yang anti korupsi, bahwa ada premanisme dan kriminalisasi terhadap KPK yang dilakukan oleh salah satu institusi hukum "Polri".
Saat ini dimanakah Presiden RI Jokowi?. Dan sepertinya peristiwa KPK vs Polri ini adalah konspirasi dari kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mencari keuntungan sendiri, atau memang dibalik peristiwa gonjang-ganjingnya KPK vs Polri ini adalah konspirasi dari para pelaku koruptor yang belum terjamah hukum dari KPK, dan mungkin hal ini jalan satu-satunya untuk menghindari jeratan hukum dari KPK itu sendiri dilakukan oleh para koruptor saat ini?.
Selamat mendapatkan kemenangan wahai para pelaku koruptor, kalian mendapatkan kemenangan apabila benar pada akhirnya KPK karam di tengah badai yang tengah menghantamnya saat ini.
*****
Penulis : Syaifud Adidharta atau Syaifud Adidharta Edisi : 2
