[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption=" "]
Mnegutip peristiwa drama yang sangat mengerikan diatas antara KPK maupun Polri sungguhlah sangat miris hati kita di dalam upaya bangsa ini untuk menegakan Hukum diatas segalanya, dan keinginan kita sebagai bangsa yang agamis, bermoral, berbudaya dan beretikat serta ber-Pancasila harus bersakit parah melihat begitu morat maritnya perjalanan penegakan hukum saat ini, apalagi melihat kedua kondisi institusi hukum yang kita anggap selama ini benar keduanya ternyata punya sejuta persoalan hukum yang mengambang.
Dan dari peristiwa diatas tentunya bisa kita ambil hikmahnya dari awal peristiwa kebijakan Presiden RI Jokowi dalam penetapannya menetapkan Calon Tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan tersebut. Mungkin bila tidak adanya terjadi keputusan Jokowi saat itu, tentunya kasus KPK vs Polri jilid III ini tidak terjadi, dan mungkin keborokan orang - orang penting di kedua institusi hukum tersebut tidak terhendus.
Dan akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, Presiden RI Jokowi harus segera bertindak tegas untuk segera dapat menyelesaikan polemik KPK vs Polri, karena pada awalnya itu terjadi juga atas keputusan Jokowi sebelumnya soal penetapan Calon Kapolri Tunggal Komjen Pol Budi Gunawan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
Dan bagi Jokowi seharusnya pula komitmen atas janji - janjinya saat kampanye Capres RI 2014 lalu yang akan terus melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia ini. Jokowi jangan hanya bisa dan mampu memberikan ketegasan atas ketetapannya dalam soal grasi eksekusi mati magi pengedar dan produsen narkoba (narkotika).
Selain itu Jokowi yang saat ini sudah menjabat sebagai kepala negara Republik Indonesia, Presiden RI Jokowi juga wajib dapat membuka dan membuang jauh simbol - simbol kebesaran partainya "PDI-P" yang mengusungnya menjadi Calpres RI 2014 lalu, pasalnya Jokowi sebagai Presiden RI adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagai presiden partai yang mengusungnya.
Karena saat Pilpres RI 2014 lalu Jokowi di pilih oleh rakyat, bukan oleh partainya. Dan Jokowi harus mampun tegas di dalam kemandiriannya dalam memutuskan kebijakan kepemimpinannya, bukan hanya mampu bisa dikendalikan oleh pihak - pihak tertentu yang mencari kesempatan dan mementingan dirinya dan kelompoknya.
Dari 100 hari kerja Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini jelas masih belum terlihat keberaniannya dalam memutuskan ketegasan visi dan misinya sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Dan dari 100 hari itu adalah acuan awal yang sangat terpenting yang sangat diperhatikan rakyat untuk melihat kedepan kelanjutan kinerja Jokowi sendiri sebagai Presiden RI berakhir pada tahun 2019.
Bagaimana bisa memakmurkan dan memajukan Indonesia ini menjadi "Hebat" kalau Jokowi sendiri masih mudah dikendalikan oleh pihak - pihak tertentu, dan masih terlihat pimplan dalam memutuskan kebijakannya. Selain itu dalam 100 hari kerjanya sudah membawa awal kerja yang tidak populer di mata rakyat.
Soal KPK vs Polri, Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan solusi atas konflik KPK - Polri. Memang beberapa hari belakangan ini, Jokowi telah bertemu dengan berbagai pihak untuk meminta masukan cara mengatasi konflik antara KPK - Polri. Presiden sudah bertemu dengan tim independen yang terdiri dari para pimpinan KPK, Polri dan ahli hukum sebanyak dua kali. Tim mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Jokowi juga sempat bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan Wantimpres bersifat rahasia sehingga semua anggotanya menutup rapat saran yang diberikan kepada presiden. Namun, ketua tim independen Syafi'i Maarif membeberkan pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi yang tidak satu suara. Dia menyebutkan ada tiga anggota Wantimpres yang meminta presiden segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan.
