Mantan Ketua PBNU Periode 1999-2009 H. Andi Jamaro Andi Dulung menanggapi statement Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Stauquf yang menyebutkan bahwa PBNU tidak boleh berpolitik. Itu benar, bahwa secara kelembagaan memang PBNU tidak boleh berpolitik praktis, namun PBNU tidak boleh melarang warga Nahdlatul Ulama dalam menentukan arah dukungan politiknya, bahkan menurut Andi Jamaro bahwa NU tidak bisa lepas dari politik sebab begitu banyak historis yang pernah terjadi di Republik ini yang menyangkut dengan kepemimpinan di pemerintahan.
Ia menyampaikan demikian ketika ditanyai soal pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf yang meminta tak satu pun bakal capres yang mengatasnamakan NU di Pilpres 2024. Dulu, NU bergabung dengan Mashyumi yang merupakan sebuah partai, itu berarti bergabung dengan partai politik, lalu kemudian keluar dan membuat partai sendiri yaitu partai NU. Fusi yang terdiri dari empat partai, itu pun merupakan pencerminan partai politik walaupun akhirnya juga menyatu dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973, dan itu juga adalah partai politik. Dan puncaknya keluar lagi karena berselisih paham dengan partai PPP sehingga keputusan NU untuk meninggalkan panggung politik disepakati dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur, ujar mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.
Pada era Reformasi, NU membuat partai yang kita kenal dengan sebutan Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa yang kita sebut PKB, melihat tokoh-tokoh NU yang dulu seperti contoh KH. Idham Chalid adalah Ketua Umum PBNU yang adalah Wakil Perdana Menteri sekaligus Presiden PPP, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, juga adalah Ketua Umum PBNU yang juga adalah Presiden Republik Indonesia, setelah itu KH. Ahmad Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU yang juga pernah berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, dan terakhir ada KH. Ma'ruf Amin, Rais Aam Syuriah (Dewan Penasihat) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, ujar Andi jamaro Dulung yang juga adalah Ketua Umum Pergerakan Aktivis Nahdliyin Nusantara (PERAN NU).
Sehingga kalau kita ingin memisahkan NU dengan politik maka kita mencederai sejarah NU itu sendiri, maka ketika KH. Yahya Staquf ingin memisahkan hal tersebut, maka saya ingin mengatakan bahwa beliau sedang "berpura-pura", atau boleh dikata pemaknaannya adalah jangan lupakan kami, ajak kami bicara dan diskusi tentang politik, ujarnya. (bersambung)
