Keuangan publik dalam Islam bukan hanya soal bagaimana pemerintah mengelola dana atau anggaran negara, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip dasar yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Sistem keuangan publik dalam Islam menawarkan solusi untuk banyak tantangan ekonomi yang dihadapi berbagai negara, baik negara Muslim maupun non-Muslim. Keuangan publik dalam Islam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan bahwa kebijakan keuangan tidak merusak potensi generasi mendatang.
Salah satu aspek penting dalam sistem keuangan publik Islam adalah kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi konvensional, sering kali kita melihat kebijakan fiskal yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek, seperti pembiayaan proyek atau pembayaran utang. Akibatnya, kebijakan tersebut seringkali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan keuangan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga pada masa depan, memastikan bahwa generasi mendatang tidak terbebani dengan masalah yang ditinggalkan oleh kebijakan saat ini.
Salah satu instrumen penting dalam mengelola kesejahteraan sosial dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan, sehingga tidak hanya segelintir orang yang menguasai sumber daya ekonomi. Dengan zakat, kekayaan yang terakumulasi pada segelintir orang dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Zakat menjadi salah satu pilar dalam mengelola keuangan publik Islam karena ia menciptakan keseimbangan sosial dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat bagian yang adil.
Selain zakat, wakaf juga menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan Islam. Wakaf adalah pemberian aset yang tidak bisa dipindahtangankan atau dimiliki oleh individu, melainkan digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf digunakan untuk mendanai sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan wakaf, sumber daya tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sesaat, tetapi terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana keuangan publik Islam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan saat ini, tetapi juga memastikan kelangsungan manfaatnya untuk masa depan.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan negara harus tercatat dengan jelas dan dapat diaudit oleh masyarakat. Ini penting agar masyarakat tahu bagaimana dana publik digunakan dan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Dengan transparansi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebocoran anggaran dapat diminimalisir. Keuangan publik Islam mengutamakan pengelolaan yang bersih, dengan sistem yang terbuka untuk diaudit, sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar.
Selain itu, sistem keuangan publik Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pajak dan zakat, tetapi juga harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah harus bijak dalam merencanakan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan keadilan. Ini juga terkait dengan prinsip maslahah, yang artinya kebijakan negara harus mengutamakan kebaikan bersama, bukan hanya kelompok tertentu.
Keberlanjutan menjadi aspek yang tak kalah penting dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak merusak lingkungan. Prinsip la tufsidu fil ardi (jangan merusak bumi) menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam konteks keuangan publik, hal ini berarti bahwa kebijakan fiskal dan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap alam. Negara tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau membiarkan proyek pembangunan merusak lingkungan. Prinsip keberlanjutan ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan fiskal dan kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah.
Sistem keuangan publik Islam juga mengajarkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan negara. Selain pajak dan zakat, negara dapat memanfaatkan sumber daya lain seperti hasil pengelolaan wakaf atau investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Diversifikasi sumber pendapatan ini penting agar negara tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Misalnya, jika negara bergantung pada pendapatan dari sumber daya alam, harga komoditas yang fluktuatif dapat memengaruhi kestabilan ekonomi. Dengan diversifikasi, negara dapat lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Namun, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam keuangan publik tidak selalu mudah. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam sistem ekonomi modern yang kompleks. Negara-negara dengan mayoritas Muslim mungkin lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip ini, tetapi bagaimana dengan negara-negara non-Muslim? Apakah mereka dapat mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan? Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, dengan menemukan titik temu antara sistem ekonomi yang berbeda, dengan tujuan bersama untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, sistem keuangan publik Islam juga memerlukan penguatan lembaga-lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga-lembaga ini penting untuk mendukung pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan aturan syariah. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam juga diperlukan agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik dan efektif.
Dalam banyak kasus, ekonomi Islam telah terbukti efektif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif. Beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia telah mengimplementasikan sistem keuangan syariah di beberapa sektor ekonomi mereka. Walaupun terdapat tantangan, seperti adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam atau masalah teknis dalam pengelolaan zakat dan wakaf, tetapi pengalaman dari negara-negara ini memberikan bukti bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan kerjasama antara berbagai sektor, sistem keuangan publik Islam dapat diterapkan dengan baik.
