Meskipun pembiayaan telah tersedia, tidak semua petani sawit berminat mengajukan pembiayaan untuk sertifikasi ISPO. Selain itu, banyak petani sawit yang belum terjangkau oleh pelatihan yang diadakan. Oleh karena itu, selain pelatihan dan pembiayaan, pemerintah juga harus memberikan keuntungan berupa kontraprestasi untuk mendorong petani menyelesaikan sertifikasi ISPO.
Kontraprestasi ini dapat diwujudkan dalam kebijakan yang disebut insentif pertanian. Langkah ini dilakukan untuk mendorong petani sawit menyelesaikan sertifikasi ISPO melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang dapat diberikan, antara lain:
- Penetapan harga minimum untuk produk sawit bersertifikat ISPO guna melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas.
- Pemberian insentif pajak, seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau pajak daerah bagi petani sawit bersertifikat ISPO.
- Pengadaan pelatihan lanjutan terkait pengelolaan sawit modern untuk meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit swadaya.
- Perluasan akses pinjaman dana untuk ekspansi bisnis dengan bunga rendah yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah.
Dengan insentif seperti ini, petani sawit akan lebih termotivasi untuk beralih ke praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, peluang mereka untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, baik melalui pembiayaan atau dana pribadi, akan semakin besar.
Lahan kelapa sawit bersertifikat ISPO berkontribusi signifikan dalam pengurangan emisi karbon melalui sistem pertanian yang efisien, perlindungan hutan, dan pengelolaan limbah yang baik. Sertifikasi ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission.
Keberlanjutan industri sawit tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan pangsa pasar dan ekspor minyak sawit bersertifikat. BPDPKS berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi mendukung praktik industri sawit yang berkelanjutan dan menguntungkan secara ekonomi.
Sertifikasi ISPO adalah langkah penting menuju industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. BPDPKS memegang peran kunci dengan memberikan pembiayaan dan insentif untuk mendorong partisipasi petani dalam sertifikasi tersebut. Dengan demikian, BPDPKS tidak hanya membantu mencapai target net zero emission, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara dan masa depan industri sawit yang lebih berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
