"Meraih kesuksesan dengan kecurangan sama seperti membangun istana di atas pasir. Cepat atau lambat, fondasi kebohongan akan runtuh."
Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kita membentuk generasi penerus yang akan memimpin negara di masa depan. Namun, apa jadinya jika proses pendidikan itu sendiri ternoda oleh kecurangan? Inilah yang terjadi dalam kasus pemalsuan dokumen digital pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terungkap melalui investigasi Kompas pada 25 Juni 2024.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Ini adalah bentuk pencurian - pencurian kesempatan, pencurian hak, dan yang paling memprihatinkan, pencurian masa depan. Orang tua yang memalsukan dokumen digital demi meloloskan anaknya dalam PPDB secara tidak langsung telah mencuri kesempatan dari anak lain yang mungkin lebih berhak dan memenuhi syarat. Mereka juga mencuri hak anak-anak mereka sendiri untuk belajar dengan jujur dan mengembangkan integritas sejak dini.
Tindakan ini mencerminkan krisis moral yang lebih dalam di masyarakat kita. Ketika orang tua, yang seharusnya menjadi teladan utama bagi anak-anaknya, justru mencontohkan perilaku curang, apa yang bisa kita harapkan dari generasi mendatang? Kita sedang menanamkan benih-benih ketidakjujuran yang kelak akan tumbuh menjadi pohon korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih besar.
Lebih jauh lagi, kecurangan ini merusak sistem pendidikan itu sendiri. PPDB dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta didik. Ketika sistem ini dimanipulasi, kita tidak hanya menggagalkan tujuan tersebut, tetapi juga menciptakan ketimpangan baru. Anak-anak dari keluarga yang mampu memanipulasi sistem akan mendapatkan akses ke sekolah-sekolah unggulan, sementara mereka yang benar-benar memenuhi syarat mungkin tersingkir.
Kita perlu memahami bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan warga negara pada umumnya harus bersatu dalam memerangi praktik curang ini.
Pertama, kita perlu memperkuat sistem verifikasi dokumen digital. Teknologi blockchain atau sistem verifikasi digital lainnya mungkin bisa diimplementasikan untuk memastikan keaslian dokumen yang diunggah. Namun, solusi teknologi saja tidak cukup. Kita juga perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan.
Kedua, kita harus mengedepankan pendidikan karakter dan etika. Sekolah dan keluarga harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pada anak-anak sejak dini. Kita perlu menciptakan budaya di mana kecurangan dianggap sebagai hal yang memalukan dan tidak dapat diterima dalam bentuk apapun.
Ketiga, kita perlu mengatasi akar masalah yang mendorong orang tua melakukan kecurangan. Apakah ini karena tekanan sosial untuk masuk ke sekolah unggulan? Atau karena ketimpangan kualitas antar sekolah yang terlalu besar? Jika demikian, kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh sekolah, sehingga orang tua tidak merasa terpaksa berbuat curang demi masa depan anak mereka.
Keempat, kita perlu meningkatkan transparansi dalam proses PPDB. Sistem yang lebih terbuka dan dapat diakses publik akan memudahkan pengawasan dan mengurangi celah untuk kecurangan. Masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses ini.
