Sudah Berhasilkah Pemerintah Kota Samarinda Menunaikan Target 11.2 SDGs?

Kota dan pemukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu dari tujuh belas tujuan Suistanble Development Goals (SDGs). SDGs merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Prinsip utama SDGs adalah Leave No One Behind yang berarti tidak meninggalkan satu pihak pun dalam proses pembangunan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adanya Perpres tersebut membuat pemerintah berkomitmen untuk selalu melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan SDGs.

Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua. Sejalan dengan target tersebut, Walikota Samarinda, Kalimantan Timur membuat 10 program unggulan, yang mana pada program nomor 3 berisi Pembangunan Sistem Transportasi Massal dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain-Monorail). Program tersebut sudah dicanangkan sejak awal tahun 2021. Dikutip dari TribunKaltim.co (dengan judul Hotmarulitua Manalu Kadishub Baru, Beri Pandangan soal Transportasi di Samarinda),  "Untuk wajah transportasi kota Samarinda kita ketahui kemacetan yang dipengaruhi banyak faktor, seperti kapasitas jalan yang kurang mencukupi, maka kita akan lakukan mitigasi misalnya seperti memperbaiki angkutan umum," ungkap Hotmarulitua Manalu, Kepala Dinas Perhubungan  pada 28 Januari tahun 2022 mendukung program walikota.

Namun, hingga tahun 2024 ini, belum ada kelanjutan mengenai proyek tersebut. Alih-alih memajukan tarnsportasi umum dengan membuat Subway dan Skytrain-Monorail, Samarinda malah mengalami penurunan jumlah transportasi umum berupa angkutan kota (angkot). Dilansir dari Kaltimdia.com, pada tanggal 9 September 2022 angkot hanya tersisa 500 unit, dimana sebelumnya berjumlah 1.500. Kepala Dishub menyebutkan penyebabnya ialah penumpang beralih ke moda transportasi lain. Transportasi lain tersebut dapat berupa ojek online maupun kendaraan pribadi.

Sangat disayangkan, pergerakan pemerintah saat ini masih pasif, pemerintah tidak serius melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kemunduran tranportasi darat angkutan kota. Pemerintah belum bisa memenuhi  tujuan nomor 11 SDGs dengan Target 11.2 yang berisi proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik dan persentase penduduk terlayani transportasi umum. Masyarakat belum mendapatkan akses angkot dengan mudah dan murah.

Pemerintah, khususnya Dishub diharapkan secara aktif dan serius segera menangani masalah di atas, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan yang masih di bawah umur dapat merasakan manfaat transportasi dari yang paling umum yaitu angkutan kota. Selanjutnya, pemerintah dapat menunaikan program pembuatan Subway dan Skytrain-Monorail yang sudah direncanakan.