Entah kenapa, reformasi yang sudah digulirkan di Indonesia sejak 18 tahun yang lalu tidak semakin membuat bangsa ini maju. Padahal, ketika reformasi mulai disuarakan melawan kekuasaan despotis rezim Orde Baru, banyak harapan tertunda yang tiba-tiba muncul menggebu-gebu dan menginginkan Indonesia berubah menjadi lebih baik.
Berbagai elemen masyarakat sepakat, bahwa bangsa Indonesia mengalami kemunduran karena kekuasaan rezim Orde Baru yang terlalu mengekang kebebasan politik, pers, berpendapat dan kebebasan membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berafiliasi politik.
Hegemoni rezim Orde Baru semakin diperparah oleh tumbuh suburnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di tingkat elite kekuasaan yang berakibat macetnya seluruh sistem pembangunan, baik ekonomi maupun politik. Kesenjangan antara elite dan rakyat semakin menganga lebar dan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan dimana-mana.
Kemiskinan tentunya tidak selalu dipahami secara fisik, di mana rakyat sudah banyak yang kehilangan daya belinya tetapi dalam arti non-fisik, rakyat Indonesia dimiskinkan secara ideologi, keterbukaan aspirasi politik atau kebebasan berpendapat dan berkumpul yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Pada saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia diingatkan akan kejadian-kejadian represif rezim Orde Baru yang tanpa kenal kompromi. Rentetan kejadian seperti pembredelan pers, pemenjaraan mereka yang dianggap subversif atau makar, distorsi sejarah perihal komunisme atau perjuangan pergerakan kemerdekaan serta persoalan pelanggaran HAM oleh militer merupakan serangkaian kegiatan yang mengingatkan para penggerak reformasi untuk melawan kekuasaan.
Rezim Orde Baru yang sekian lama berkuasa telah membentuk banyak hal yang berkaitan dengan sejarah masa lalu tetapi dibungkus oleh kepentingan penguasa agar rakyat bisa mudah lupa akan serentetan peristiwa tersebut. Dalam banyak hal, rezim ini berhasil membuat serangkaian “proyek lupa” (the ability to organize forgetting) secara massif kepada bangsa Indonesia secara sadar atau pun tidak.
Sentimen rakyat untuk “melawan lupa” terhadap beragam peristiwa yang dilakukan rezim Orde Baru kemudian digulirkan dalam bentuk perlawanan terhadap kekuasaan hingga akhirnya Indonesia sukses menjalankan reformasi. Dengan demikian, tepat apa yang dikatakan Milan Kundera, bahwa “perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingat melawan lupa”.
Untuk sekedar mengingatkan, reformasi yang kita jalani ini umurnya sudah genap 18 tahun, meskipun bangsa ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Jika kita menggunakan ukuran keberhasilan negara ini sejak dimulainya reformasi, maka yang ditemukan adalah tingkat kebebasan masyarakatnya saja baik dalam hal berpendapat, berkumpul, berpolitik atau berprilaku, namun dalam hal lain seakan reformasi kita berjalan di tempat.
Dalam bidang reformasi politik, memang banyak bermunculan partai-partai baru sebagai wadah aspirasi politik rakyat yang beragam. Namun sejauh ini, partai politik cenderung hanya dimanfaatkan segelintir elite sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan bukan dimanfaatkan sebagai ajang pemberdayaan bagi kesejahteraan rakyat.
Aspirasi hanyalah “omong kosong” karena dibungkus transaksionalisme dan pragmatisme. Partai-partai sepanjang sejarah reformasi belum menunjukkan keberpihakan yang pro-rakyat, tetapi lebih kepada sikap oportunistik terhadap kekuasaan.
Dalam hal reformasi ekonomi, bangsa ini terpuruk dalam ketertinggalan dengan bangsa lain. Pendapatan perkapita Indonesia saja hanya US$ 4.700, sedangkan Malaysia US$ 13.000 dan Singapura US$ 51.000 per tahun (sumber: inilah.com), bahkan sumber dari Kompas pendapatan per kapita Indonesia hanyalah berkisar US$ 3.475 lebih kecil dari angka yang disebutkan sebelumnya.
