Kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik senior di KPK, Novel Baswedan, tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi sekaligus menjadi warning bagi kita semua yang terus berjuang melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Track record Novel sebagai penyidik yang memiliki integritas terutama dalam kegigihannya menumbangkan para koruptor di negeri ini justru tidak senantiasa mulus. Dulu, Novel pernah dilaporkan dan ditangkap bersamaan dengan pimpinan KPK lainnya, Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto ketika berupaya menguak “borok-borok” korupsi di beberapa lembaga negara. Hasil penyelidikannya yang kemudian menetapkan salah seorang petinggi di kepolisian menuai masalah, karena dianggap “politis” dan juga prematur. Tak ayal, Novel kemudian dibidik untuk ditumbangkan dari KPK dengan mengungkit kembali kasus “pencurian burung walet” yang bertahun-tahun telah dipeti es-kan.
Keberadaan Novel di KPK tampaknya membuat “gerah” banyak pihak, terutama mereka yang takut aksi korupsinya malah diungkap ke publik, sehingga bisa jadi berbagai upaya “soft power” dilakukan untuk mendepak sepupu Anies Baswedan ini dari KPK namun sejauh ini tidak juga berhasil. Lalu benarkah hanya Novel yang dibidik? Kenapa tidak pimpinan KPK-nya sekaligus seperti pada kasus-kasus sebelumnya? Ini justru menjadi pertanyaan besar dibenak banyak pihak, karena sesungguhnya fungsi penyidik hanyalah mengungkapkan bukti dan fakta sehingga seseorang kemudian dapat dinyatakan bersalah ataupun tidak. Adapun keputusan tertinggi tetap berada pada pihak pimpinan, yang dalam hal ini para Komisioner di KPK. Rasa-rasanya, jika-pun sudah ada kesepakatan di ranah penyidik tentang seseorang yang harus menjadi tersangka, namun pengungkapan ke publik tetap menjadi ranah absolut para pimpinan KPK.
Gagal dengan upaya “soft power” yang dilakukan untuk menjatuhkan Novel dari jajaran penyidik berintegritas di KPK, mereka kemudian melakukan aksi teror dengan cara “kampungan” menyiramkan air keras kepada Novel kemudian kabur dan menghilang. Aksi “hard power” yang kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Novel atau KPK? karena ketakutan yang amat sangat bahwa penyidik KPK akan membuka kedok korupsi para petinggi negara yang justru akan menjatuhkan kredibilitas mereka ditengah publik. Walaupun ada beberapa pihak yang meragukan jangan-jangan ini berkait dengan isu besar yang saat ini sedang melanda Jakarta, sehingga upaya menutupi kasus besar dengan kasus yang “sebanding” sehingga publik mengalihkan isu adalah cara-cara yang biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik di level kekuasaan. Mereka yang tidak ingin terganggu kekuasaannya, karena isu-isu besar dan krusial yang menjeratnya, kemudian dibuat isu baru yang dirasa sesuai dan dapat mengimbangi isu-isu besar tersebut.
Banyak sekali asumsi yang beredar diranah publik, entah soal terkuaknya kasus mega korupsi e-KTP yang menyeret “nama-nama besar” pejabat negara, indikasi pengalihan isu, ketidaksukaan pada Novel karena masih kerabat dengan Anies Baswedan yang juga cagub DKI Jakarta dan mungkin masih banyak asumsi yang berkembang di ranah publik soal kasus yang menimpa Novel ini. Hal inilah saya kira, untuk menguji kesungguhan pihak aparat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum—terlebih terorisme—yang saat ini justru sangat gencar dilakukan. Saya sepakat dengan Bambang Widjoyanto bahwa ini adalah aksi teror yang telah menciptakan ketakutan masyarakat, terlebih bagi mereka yang bersuara lantang terhadap upaya pemberantasan korupsi. Menguak lebih cepat kasus ini adalah bagian dari penyelesaian beragam asumsi liar yang terlanjur ramai di tengah masyarakat.
Bagi saya, ini adalah kasus serius yang mengharuskan negara hadir didalamnya agar bangsa ini bisa lepas dari cara-cara kasar yang tidak bermartabat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kita serasa sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak kondusif ditengah maraknya aksi-aksi kekerasan yang muncul akibat luapan emosi dan kebencian karena perbedaan pilihan politik. Isu-isu sedikit saja yang dianggap sensitif bisa menimbulkan persoalan berkepanjangan dan bisa saja diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Kita tentu tidak mau bangsa ini pecah dan hancur hanya karena tidak tegasnya upaya penegakkan hukum yang kemudian dirasakan masyarakat. Pernyataan tegas Presiden Jokowi agar menindak pelaku teror yang menimpa Novel adalah kehadiran negara yang harus dimaknai secara cepat dan tepat oleh aparat penegak hukum. Dengan seperangkat keahlian dan profesionalitas yang dimiliki pihak keamanan, saya kira mudah saja untuk mengungkap lebih cepat siapa dalang dibalik aksi teror tersebut.
Saya tentu berharap bahwa upaya pemberantasan korupsi yang semakin lama semakin baik, tetap manjadi isu terdepan yang terus didorong oleh kepemimpinan Jokowi-JK. Pemenuhan rasa keadilan terhadap para tersangka korupsi juga tidak menimbulkan persepsi “tebang-pilih” di mata publik, sehingga keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Saya kira, isu krusial dan besar saat ini adalah korupsi, narkoba dan radikalisme-terorisme, sehingga pengalihan kepada isu-isu lain diluar ini seharusnya dapat diantisipasi dan ditangkal secepat mungkin sehingga penyelesaian isu-isu besar akan lebih mudah dijalankan. Kita tentunya tetap mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, narkoba, radikalisme-terorisme yang telah menjatuhkan martabat bangsa ini. Kita dukung KPK dan juga Polri untuk lebih tegas menegakkan keadilan, tanpa harus takut oleh aksi teror dalam bentuk apapun! Semoga Pak Novel tetap semangat memberantas korupsi di negeri ini, saya senantiasa mendoakan untuk kesembuhan beliau dan istiqamah dalam menegakkan keadilan.
Wallahu a'lam bisshawab
