Hijrah ala Kiai Ma'ruf: dari Kultural ke Struktural

Hampir dipastikan, seorang ulama yang memilih berhijrah di jalur politik, maka sudah sewajarnya label keulamaan tak lagi melekat dalam dirinya. Itulah makna perpindahan dari kultural ke struktural yang dinarasikan Ma'ruf Amin.

Mungkin saja hal ini dibaca oleh kubu lawan politik sebagai suatu peluang untuk menggaungkan label keulamaan pada seseorang yang didukungnya. Hal ini jelas tidak masuk akal, karena gelar keulamaan sesungguhnya bukan akibat rekayasa sosial terlebih ketika dikaitkan dengan upaya pencitraan produk politik. 

Keulamaan merupakan gelar terhormat yang disematkan masyarakat tanpa rekayasa atau kepentingan apapun, kecuali melihat dari kedalaman ilmu agama seseorang dan pengkhidmatannya yang sedemikian besar terhadap umat, lepas dari pretensi politik apapun. Terlebih akan sangat menggelikan jika ada seseorang yang hijrah sebaliknya, dari dimensi struktural ke kultural, dari seorang politisi tiba-tiba bergelar ulama, kecuali memang ada rekayasa sosial.

Bagi saya, dimensi hijrah yang lekat dengan "perpindahan" atau "pemisahan diri" seseorang dari satu kondisi ke kondisi tertentu yang berbeda, tentu saja menginginkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kondisi yang dialami seseorang yang kurang menguntungkan, tentu saja harus berhijrah ke kondisi yang lebih menguntungkan secara sosial maupun politik. 

Mungkin saja, Ma'ruf Amin melihat peluang yang menguntungkan secara sosial-politik ketika ia lebih memilih menjadi bagian struktur kekuasaan. Tidak hanya warga NU yang dibelakangnya yang mendapat keuntungan, namun dirinya secara struktural pasti terdampak keuntungan yang lebih baik. Itupun jika Ma'ruf sukses mendulang suara dukungan dan memenangkan ajang kontestasi, jika tidak, dipastikan kerugianlah yang akan dirasakan.

Hijrah, saya kira, tak terkait dengan soal untung-rugi, apalagi dikaitkan dengan politik kekuasaan. Namun yang pasti, tujuan hijrah secara umum akan berdampak pada pemulihan diri, kelompok, atau golongan yang sebelumnya merugi menjadi lebih untung secara sosial-politik. 

Itulah dampak dari kesuksesan hijrah Rasulullah yang justru memperoleh keuntungan secara sosial-politik, dimana pasca Fathu Mekah---setelah hijrah---kota yang dulunya tidak beradab, dikuasai kezaliman dan kesewenang-wenangan---berubah lebih baik, bahkan menjadi "kota suci" yang penuh berkah. Pasca hijrahnya Nabi ke Madinah dan berhasil menguasai kembali Mekah (fathu makkah) jelas merupakan bukti nyata mendorong perubahan sosial-politik ke arah yang lebih baik.

Jadi, bagaimana konsep hijrah yang seolah-olah sedang dijalankan Ma'ruf Amin sejauh ini? Benarkah pada akhirnya hijrah dirinya ke struktural politik kekuasaan akan menambah ke arah perbaikan yang nyata? Mendorong dan menginspirasi banyak pihak atau ulama lainnya yang juga harus mau berhijrah secara struktural dan meninggalkan ego kultur-nya? 

Pertanyaan ini akan terkait dengan kenyataan politik masyarakat yang belakangan semakin dibutakan oleh kondisi fanatisme buta kekelompokan bahkan partisan yang kurang dewasa dalam melihat situasi politik.

 Sejauh ini, bahasa politik seringkali dipoles bahasa agama, sekadar meyakinkan publik bahwa seorang kontestan tak mencampuradukkan agama dan politik, walaupun kenyataannya semua melakukan demi tujuan kekuasaan. Saran saya, silahkan anda nilai dengan kecerdasan dan kedewasaan politik anda sendiri, menjadi partisankah atau anda memang paham bagaimana kultur politik itu berjalan di negeri ini.