Anies, dari "Gubernur Indonesia" Menjadi Presiden Indonesia

Sinyalemen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju dalam bursa Pilpres 2019 nampaknya semakin menguat. Setelah pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara pengukuhan pengurus APPSI di Jakarta yang menyebut Anies sebagai "Gubernur Indonesia" paling tidak menunjukkan bahwa kualitas sang gubernur ini tak hanya sebatas lokal, tetapi nasional. 

Hal ini jelas diakui oleh Mendagri karena beban kinerja Anies yang sukses memberikan banyak harapan kepada seluruh warga negara mencari penghidupannya yang layak di Ibu Kota. Pernyataan Mendagri bukan kiasan, tetapi kenyataan dan bukan pula kritik tapi pujian yang secara jujur diungkapkan. Saya kira, Anies tetap "seksi" dilirik banyak parpol walaupun dirinya sejauh ini bukanlah kader parpol.

Tidak hanya soal ungkapan Mendagri, keberadaan Anies yang semobil dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menjadi perhatian publik. Ketika kunjungannya ke acara milad KH Aqiel Siraj di PBNU dan Halal Bihalal di Muhammadiyah, Anies dan JK tampak selalu bersama dalam satu mobil. 

Jika diartikan secara politis, keberadaan ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah menjadi magnet tersendiri dalam upaya mencari dukungan politik, dan hal ini tampak jelas dimana kehadiran Anies bersama JK secara bersama-sama, bukanlah suatu kebetulan. 

Keberadaan JK sebagai politisi senior bahkan tokoh "lintas" politik yang disegani semua kalangan, sangat mungkin menjadi king maker setelah dirinya tak mungkin lagi mencalonkan diri akibat keputusan MK yang membatalkan uji materi soal gugatan pasal periode jabatan presiden dan wakil presiden.

Rasa-rasanya tak mungkin secara kebetulan, jika JK kemudian mengajak seseorang untuk menghadiri acara-acara yang digelar oleh ormas keagamaan, jika memang tak dimaksudkan sebagai sinyalemen politik. 

Anies sepertinya "dipilih" JK untuk bersama-sama menemui para tokoh Islam di NU dan Muhammadiyah dengan tentu saja mengandung muatan-muatan politik: mengukur dukungan NU dan Muhammadiyah atas pencapresan Anies di ajang kontestasi nasional. Pidato JK dalam acara Halal Bihalal Muhammadiyah juga menunjukkan nuansa politis yang kuat dengan menyebut NU Franchise dan Muhammadiyah seperti holding company.

Mencari dukungan politik ke NU harus dimulai dari pribadi tokoh-tokohnya dan kunjungan itu dilakukan JK-Anies menyambangi PBNU di acara milad Ketua Umumnya dan kegiatan Halal Bihalal yang digelar Muhammadiyah tentu saja momen yang sangat tepat karena seluruh tokoh penting Muhammadiyah hadir didalamnya. Secara organisatoris, NU dan Muhammadiyah memang sangat berbeda. 

NU tentu saja masih bertahan secara tradisional, dimana pesantren-pesantren sebagai basis utama NU layaknya badan yang mandiri tak terikat secara struktural dengan organisasinya. Sedangkan Muhammadiyah yang disebut JK seperti holding company tentu saja terstruktur dari pusat hingga daerah dari sisi ketaatan manajerialnya.

JK sepertinya mulai membuat kejutan-kejutan ditengah menghangatnya ajang kontestasi nasional yang mungkin saja luput dari prediksi publik. Gagalnya JK nyalon di Pilpres 2019 karena terganjal aturan pemilu, padahal dukungan terhadap dirinya menguat, momen Pilpres tak begitu saja ia lewatkan. 

Keberadaannya yang dinilai netral dalam politik---karena bisa masuk dari pintu mana saja---memungkinkan ia berperan penting sebagai king maker untuk mencalonkankan kandidat lain di luar Jokowi. Pernyataannya yang dilansir media soal dukungannya terhadap Jokowi hanya sekadar dukungan sebatas pencalonan Jokowi untuk maju di Pilpres 2019, bukan dukungan pribadi dirinya secara politik. Sinyalemen itu diperkuat dengan kebersamaan dirinya dengan Anies bahkan berturut-turut dalam menyambangi dua ormas Islam terbesar.