Kapitalisme dalam Lanskap Sosial Politik Indonesia

Di balik narasi pertumbuhan ekonomi, kita sering melihat masalah ketidaksetaraan, eksploitasi, dan disintegrasi sosial yang diakibatkan oleh pola pembangunan yang hanya berpihak pada pemilik modal. 

Ketika hak-hak rakyat terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi segelintir elit, kita melihat jelas benturan antara prinsip-prinsip kapitalisme dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai seorang pengamat sosial dan politik, saya skeptis terhadap gagasan bahwa kapitalisme yang semakin mengglobal ini dapat berjalan seiring dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diidamkan dalam Pancasila. 

Kapitalisme dalam bentuknya yang murni mendorong persaingan bebas, privatisasi aset publik, dan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. 

Sementara itu, Pancasila, terutama sila kelima, menuntut adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat, dengan mengedepankan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. 

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: bagaimana Pancasila dapat bertahan dan diimplementasikan secara efektif di tengah penetrasi kapitalisme yang kian menguat?

Pancasila bukan hanya sekadar ideologi formal yang tertulis di konstitusi; ia merupakan pedoman hidup yang seharusnya mengakar dalam tindakan nyata masyarakat Indonesia. 

Di sinilah kita perlu mengajukan kritik yang tajam terhadap kapitalisme dan menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan semangat kebangsaan kita. Salah satu langkah pertama yang dapat diambil oleh masyarakat Indonesia adalah memperkuat kontrol terhadap aset-aset strategis bangsa.

 Kita harus memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti energi, sumber daya alam, kesehatan, dan pendidikan tetap berada di bawah kendali negara atau dikelola dengan mekanisme yang berpihak pada kepentingan rakyat.

 Langkah ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi berlebihan oleh korporasi, baik lokal maupun asing, yang hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Selain itu, masyarakat harus lebih sadar dan kritis terhadap fenomena konsumerisme yang sering kali menjadi bagian integral dari kapitalisme modern. Budaya konsumsi yang berlebihan dan tidak terkendali bukan hanya menggerogoti nilai-nilai lokal dan solidaritas sosial, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang lebih dalam antara kelompok yang mampu dan yang tidak.