Mohon tunggu...
Syahiduz Zaman
Syahiduz Zaman Mohon Tunggu... Dosen - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penyuka permainan bahasa, logika dan berpikir lateral, seorang dosen dan peneliti, pemerhati masalah-masalah pendidikan, juga pengamat politik.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Memahami Ketentuan dan Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Peran Guru BK

25 April 2024   05:50 Diperbarui: 29 April 2024   06:41 433
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi kebijakan perguruan tinggi. (Freepik.com)

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peran penting dalam membimbing siswa menuju transisi yang sukses dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi.

Salah satu area kritis yang harus dikuasai oleh guru BK adalah pemahaman tentang ketentuan dan kebijakan perguruan tinggi. Ketentuan ini tidak hanya meliputi aspek administratif seperti proses penerimaan dan kebijakan akademis, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang etika dan hukum yang berlaku dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menekankan pada pembelajaran melalui observasi, imitasi, dan pemodelan. 

Dalam konteks Bimbingan dan Konseling, teori ini dapat diterapkan untuk mengilustrasikan bagaimana siswa meniru perilaku dan kebiasaan yang baik yang dipelajari dari lingkungan perguruan tinggi yang mereka pilih. 

Guru BK perlu mengerti kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi untuk dapat memberikan contoh yang akurat dan informasi yang benar kepada siswa mereka.

Mengerti kebijakan akademis perguruan tinggi, misalnya, memungkinkan guru BK untuk memberikan nasihat yang tepat tentang bagaimana kredit akademik diperoleh dan bagaimana kredit tersebut dapat mempengaruhi kemajuan siswa dalam program studi mereka. 

Ini termasuk pemahaman tentang transfer kredit, yang sangat penting bagi siswa yang mungkin mempertimbangkan untuk pindah antar program atau institusi. Pengetahuan tentang kebijakan ini juga esensial untuk membantu siswa menghindari kesalahan yang mungkin menghambat kelulusan mereka atau memperlama masa studi di perguruan tinggi.

Selain itu, kebijakan non-akademik seperti kode etik dan kebijakan tingkah laku juga sangat penting. Misalnya, kebijakan tentang plagiarisme dan kecurangan akademis adalah area kritis di mana siswa harus mendapat bimbingan yang kuat. 

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan sumber online dalam penelitian dan pekerjaan akademis, siswa harus sangat sadar tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran etika dalam konteks akademik. Guru BK harus mampu memberikan panduan dan sumber daya yang membantu siswa navigasi kompleksitas ini.

Di sisi lain, pemahaman tentang kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan, seperti kebijakan mengenai pelecehan dan diskriminasi, juga penting. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun