Saya berdebat dengan seorang profesor sosiologi tentang teori pertukaran sosial. Ia mengatakan, teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kasus bantuan sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
Saya berpendapat bahwa teori tersebut tidak dapat digunakan karena pemerintah adalah sebuah institusi sedangkan masyarakat adalah seorang individu. Pemerintah memang mempunyai kewajiban sebagai lembaga negara kesejahteraan dan masyarakat berhak menerima bantuan sosial untuk mengubah kondisi sosialnya.
Pemerintah tidak akan mengalami perubahan perilaku atau kondisi sosial karena telah memberikan bantuan sosial. Mungkin masyarakat mengalami perubahan tersebut, namun perubahan yang terjadi di masyarakat tidak akan pernah mempengaruhi kondisi sosial pemerintah.
Sang profesor tetap berpendapat bahwa yang dianalisis adalah interaksi sosial, bukan aspek perubahan sosial.
Menurut saya, teori sosiologi yang cocok untuk menganalisis program bantuan sosial terkait hak dan kewajiban adalah teori struktural-fungsionalis. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat, dan bagaimana program sosial memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana program bantuan sosial mempengaruhi peran dan status sosial individu dalam masyarakat.
Profesor itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Anda seorang sosiolog?"Â
Saya menjawab, "Saya seorang teknolog yang dibantu oleh asisten virtual".
Ia bersyukur, dan masih ingin "berdebat" lagi di lain waktu.
Saya berkata dalam hati, "terima kasih asisten virtual saya yang pintar".
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H