Ketiga, kasus ini menyoroti kebutuhan akan dialog dan rekonsiliasi internal dalam NU. Untuk mempertahankan kepercayaan dan solidaritas di antara anggotanya, NU perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusannya. Dialog terbuka dan diskusi internal tentang isu-isu sensitif dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan menjaga kesatuan organisasi.
Keempat, pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pengelolaan organisasi tidak dapat diabaikan. NU sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar perlu menunjukkan standar tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi yang efektif dengan anggotanya serta publik.
Kelima, kasus ini menawarkan peluang bagi NU untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap moderasi, pluralisme, dan demokrasi. Dengan mengatasi isu ini dengan bijaksana, NU dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan moderat dan progresif dalam masyarakat Indonesia.
Secara keseluruhan, penanganan kasus pencopotan KH Marzuki Mustamar oleh NU akan sangat menentukan bagaimana organisasi ini dilihat oleh masyarakat luas. Ini merupakan momen kritis bagi NU untuk menunjukkan kepemimpinan dan visinya dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dengan mempertimbangkan kepentingan beragam anggotanya dan menjaga prinsip-prinsip transparansi dan dialog terbuka, NU dapat memperkuat posisinya sebagai organisasi yang menghargai kesatuan dan keharmonisan, sekaligus berperan aktif dalam diskursus sosial-politik di Indonesia.
