Dampak dan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pembangunan Kesejahteraan pada Masyarakat

Pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan permasalahan gizi pada masyarakat yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia. Selain itu, program MBG ini juga menjadi salah satu inisiatif strategis dalam meningkatkan Kesejahteraan Publik di Indonesia, yang memiliki dampak luas pada aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. 

Besarnya anggaran yang dikeluarkan pada program MBG ini, pemerintahan presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan dengan tim transisi Prabowo-Gibran untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 71 triliun di rancangan APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak dari yang sudah ditargetkan pemerintah antara 2,29%-2,82% (Prabowo-Gibran 2023; BBC Indonesia, 2024). 

Program MBG tahap pertama, dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Pemerintah menargetkan MBG tahap pertama ini difokuskan untuk kelompok pelajar SD-SMP-SMA, santri, Ibu hamil dan Ibu menyusui. Dengan jangka waktu selama Januari-Maret 2025 (Jakarta, ANTARA).

Besarnya dana yang dikeluarkan pada MBG ini, seringkali menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Dengan anggaran yang besar, diharapkan untuk memberikan memberikan dampak langsung pada perekonomian masyarakat daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga akhir januari 2025, akan terdapat 937 SPPG yang beroperasi di 26 provinsi . SPPG didorong membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, dan memanfaatkan komoditas lokal yang ada di wilayah masing-masing. Petugas dapur pada SPPG yang berasal dari warga wilayah setempat juga diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat daerah tersebut. Adanya program MBG juga, membawa dampak positif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena SPPG ini akan dikelola oleh dapur-dapur masyarakat yang sudah ada, yaitu, dapur UMKM dan koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya program MBG.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat menciptakan efek berganda (multipplier effect) bagi masyarakat lokal. Bukan hanya meningkatkan gizi masyarakat,tetapi dapat memperkuat kesejahteraan produsen sampai penyerapan tenaga kerja.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, program MBG ini juga tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang terjadi pada saat dilaksanakannya program MBG adalah kasus pilih-pilih makanan yang ditemui di salah satu sekolah dasar di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari Senin, 13 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh kepala SD Semen di kelurahan Sukoreno, Murtiah menceritakan,pihak sekolah menemukan ada anak-anak yang tidak menyukai sayur dan ada pula yang tidak menyukai daging. Selain itu, kebiasaan anak zaman sekarang yang lebih menyukai makan makanan cepat saji juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak ini tidak terbiasa dengan makanan sehat dan bergizi.

Dilansir dari KOMPAS.com. Selain itu, Chieft Economist HSBC untuk India dan Indonesia, Panjul Bhandari mengingatkan, program MBG ini mempunyai tantangan yang tidak kecil supaya bisa berjalan dengan baik.

"Tantangan besar dalam skema makan gratis adalah bagaimana menjadikannya makanan bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak-, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi" ujarnya dalam jumpa pers i Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas gizi, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi pada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Dengan kolaborasi antara pemerintah, UMKM, Koperasi, Swasta, dan Masyarakat, program ini dapat menciptakan kesejahteraan publik menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber: BBC Indonesia,Antara News, Core Indonesia, Kompas.com