Seperti yang kini kita rasakan, politisi kita semakin jauh dari simpati publik. Keberadaan politisi tidak membawa arti yang positif dalam mewujudkan bangsa yang Makmur dan sejahtera. Justru politisi membuat negara jauh dari cita-cita luhur bangsa. Masyarakat semakin tidak percaya terhadap komitmen moral politisi dalam kehidupan bangsa negara yang baik.
Di tengah buruknya kualitas partai dan politisi ter- simpan harapan besar terhadap kualitas politik masyarakat dan negara. Kualitas politik masyarakat harus mampu menyingkirkan partai dan politisi busuk. Melalui sistem pemilu suara terbanyak, masyarakat dengan mudah menyingkirkan partai dan politisi busuk. Karena pada sistem ini sepenuhnya masyarakat menentukan kemenangan politisi, bukan partai politik. Masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada politisi-politisi yang berdedikasi, berintegritas, berilmu, dan berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar.
Kita sebut, Nihil. Perkembangan kasus korupsi di Indonesia dapat dibilang fantastis dan ironis. Selain korupsi, prilaku buruk lain politisi adalah senang berjanji kepada rakyat tanpa diikuti tindakan nyata. Banyak yang memberi janji kepada rakyat tanpa bukti nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Lidah tak bertulang", pribahasa ini tampak nyata dalam keseharian kita.
Prilaku inilah yang menciptakan antipati publik terhadap mereka kepemerintahan. Fenomena antipati ini tentu membahayakan bagi berlangsungnya demokrasi. Antipati publik terhadap politisi berdampak luas terhadap persoalan-persoalan lain seperti lahirnya golput dan lemahnya legitimasi konstitusional. Pada sisi lain, golput secara langsung membiarkan persoalan buruk terus berlangsung sehingga negara bukan lagi sebagai institusi moral seperti yang dipikirkan legenda politik Plato dan Aristoteles.
Ketidak percayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan. Pasalnya, partai politik adalah elemen terpenting bagi sistem demokrasi. Keberadaan partai politik sangat penting untuk kemajuan demokrasi. Karena itu, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik secara langsung melumpuhkan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan. Apabila persoalan ini terus berlangsung bukan tidak mungkin demokrasi hanya sekadar topeng bagi bangsa dan negara Indonesia. Persoalan ini tentu tidak diinginkan semua pihak terutama masyarakt sipil pro demokrasi.
Indonesia juga terkenal dengan dinasti politik, namun pemerintah pusat telah mengambil langkah normatif untuk menyingkirkan dinasti politik di aras lokal dengan cara meng- usulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada yang didalamnya mengatur tentang minimalisasi munculnya atau terbentuknya dinasti politik dalam pemerintahan daerah. Dalam rancangan undang-undang itu pemerintah melarang istri dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada, dan melarang suami dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada.
Lengkap sudah rasanya musibah di negeri tercinta ini se- bagaimana yang pernah disampaikan oleh syafi'I ma'arif mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan "negeri ini nyaris sempurna kerusakannya". Kemanakah hati nurani, moral dan rasa malu para pejabat negara pelaku tindak korupsi. Andai saja korupsi dinilai tidak merupakan perbuatan dosa, memakan yang bukan haknya benar-benar me- rupakan tindakan tidak bermoral.
Betapa tidak, ketika rakyat berada dalam kondisi yang serba kekurangan, jauh dari hidup berkecukupan dan sejahtera, mereka akan sulit menolak jika ada calon pejabat politik/publik yang memberikan iming-iming uang atau dalam bentuk lain agar memilihnya. Pada gilirannya ketika calon pejabat politik/publik ter- pilih maka dia akan mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk kemudian mereka berusaha memperolehnya kembali meski harus dengan korupsi.
Tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan me- langsungkan pesta demokrasi atau yang di- sebut Pemilihan Umum. Pada pesta demokrasi nanti, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin dan menentukan arah bangsa. Karena itu, pesta lima tahunan ini dipandang sebagai kegiatan penting bagi bangsa Indonesia. Rakyat yang cerdas tentu tidak akan meng- gadaikan diri dengan memilih pemimpin tidak bermoral dan berintegritas. Smart Citizen akan dapat memahami dengan baik bahwa setiap suara akan menentukan pilihan kebijakan publik.
Kekuasaan yang disandang para pejabat negara bukan untuk kekuasaan itu sendiri, bukan pula untuk kroni, dan bukan sebagai sumber mata pencaharian. Kekuasaan yang merupakan sinergi tiga kekuatan yakni forces (kekuatan), authorities (pengaruh), dan authorities (otoritas atau kewenagan), harus benar-benar diposisikan pada porsinya. Kekuasaan sudah saatnya diposisikan sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan ke- maslahatan bersama. Sehingga dengan kekuasaan ditangan para pejabat yang amanah akan terwujud masyarakat madani, penuh keadilan dan kesejahteraan.
Di tengah buruknya kualitas partai dan caleg tersimpan harapan besar terhadap kualitas politik masyarakat. Diharapkan kuliatas politik masyarakat mampu melawan kualitas buruk partai dan politisi. Kualitas politik masyarakat harus mampu menyingkirkan partai dan politisi busuk. Melalui sistem pemilu suara terbanyak, masyarakat dengan mudah menyingkirkan partai dan politisi busuk. Karena pada sistem ini sepenuhnya masyarakat menentukan kemenangan politisi, bukan partai politik. Masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada politisi-politisi yang berdedikasi, berintegritas, berilmu, dan berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar
