Pada era orde baru, partai -partai dipaksa untuk melakukan fusi menjadi 3 partai. partai- partai berbasis islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, Partai dengan basis nasionalis dan sosialis bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Golongan karya adalah pendukung pemerintah orde baru yang didesain untuk selalu memenangkan pemilu. PPP dan PDI sangat tidak signifikan mengimbangi suara golkar selama orde baru. Megawati Sukarno Putri menjadi harapan masyarakat yang muak dengan dagelan demokrasi orde baru. Megawati memilih untuk aktif di PDI yang berbasis Nasionalis. Terjunnya Megawati yang merupakan trah sukarno membuat ketar-ketir penguasa orde baru. Tak membutuhkan waktu lama, megawati menjadi simbol perlawanan dan oposisi bagi orde baru. Masyarakat yang muak dengan orde baru dan rindu era sukarno menjadi api dalam sekam dalam dukungan terhadap megawati. Hal ini membuat gerah penguasa orde baru dan mengontrol ketat pergerakan politik megawati di PDI. Pada kongres luar biasa PDI di surabaya tahun 1993, Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI secara aklamasi. Namun hasil ini tidak mendapat restu penguasa orde baru. Lalu terjadilah faksi di tubuh PDI dan pada kongres PDI tahun 1996 di Medan terpilih ketua umum Suryadi yang mendapat restu orde baru. Hasil ini memunculkan konflik di tubuh PDI dan puncaknya ketika terjadi peristiwa 27 juli 1996 (kuda tuli). Dimana dilakukan pengambil alihan sekretariat PDI yang dikuasai pendukung megawati yang diduga ditunggangi militer. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di Jakarta, terutama Diponegoro, Salemba, Kramat. Peristiwa ini juga melambungkan nama Budiman Sudjatmiko aktivis PRD yang dituduh sebagai penggerak kerusuhan. Budiman dianugrahi hukuman 13 tahun penjara. Megawati termasuk salah satu tokoh penggerak reformasi bersama Gus dur, Amin Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada pemilu 1999 PDI dengan ketua umum megawati mengganti nama menjadi PDI perjuangan dan memenangkan pemilu 1999. Pemilu yang dianggap paling jujur pasca reformasi dibawah pemerintahan BJ. Habibie. Namun megawati tidak terpilih menjadi presiden, poros tengah memenangkan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati harus puas dengan wakil presiden. Setelah Gus Dur di Impeachment Megawati diangkat menjadi presiden indonesia yang ke 5. [caption id="" align="alignnone" width="620" caption="http://ramalanintelijen.net/wp-content/uploads/Megawati-Soekarnoputri.jpg"][/caption] Pada pemilu 2004, SBY-JK terpilih sebagai presiden. Demokrat dan golkar sebagai motor partai pemerintah. Megawati sebagai ketua umum PDI P memilih jalan oposisi. Jalan yang tak mudah ditempuh oleh partai politik. Puasa kekuasaan adalah tantangan terberat partai politik. Oposisi PDI P berlanjut sampai 1014 pada kepemimpinan kedua SBY. Meskipun beberapa kali Megawati dilobi untuk masuk ke pemerintahan, megawati tetap bersikukuh untuk tidak memasukkan kadernya dalam kabinet. Sikap seorang politisi yang punya integritas yang pantas dipuji. Integritas dan kematangan Megawati sebagai seorang politisi yang tidak haus kekuasaan terlihat dari keputusan mencalonkan Jokowi sebagai capres PDI P pada tahun 2014-2019. Padahal hasil kongres memberi kewenangan penuh kepada megawati untuk masalah capres PDI P. hal yang jauh berbeda terlihat di partai demokrat yang mendongkel ketua umumnya. Tentu saja Megawati sebagai politisi memiliki banyak kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Namun karakter seorang Megawati telah menambah khazanah perpolitikan di Indonesia yang pantas diacungi jempol, seorang negarawan yang tidak haus kekuasaan. Tumbuh dalam tekanan penguasa dan menjadi pelopor oposisi terhadap pemerintahan. Hal yang dibutuhkan dalam proses demokrasi untuk menjaga keseimbangan pemerintahan. Mungkin periode selanjutnya PDI P akan menjadi partai yang berkuasa. Semoga partai yang selama ini berkuasa bisa memilih menjadi oposisi untuk demokrasi kita yang lebih baik
