Kontroversi UN dan Ketimpangan Mutu Pendidikan Kita

Diskusi pada Indonesia Lawyers Club tadi malam (23/4/2013) dengan tema UN amburadul salah siapa sangat menarik perhatian. Selain teknis penyelenggaraan UN yang bermasalah dan saling tuding siapa yang bertanggung jawab (semua ingin cuci tangan), kontroversi tentang penyelenggaraan UN itu sendiri juga kembali menyeruak. Beberapa pihak tidak setuju dengan adanya UN dan ingin menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kelulusan siswa kepada guru yang mendidiknya.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla menceritakan sejarah diberlakukannya Ujian Nasional pada tahun 2013 pada saat Malik fajar menjadi menteri pendidikan. Jusuf kalla mengemukakan beberapa alasan pengambilan keputusan UN diantaranya ketimpangan pendidikan di indonesia yang membutuhkan standarisasi. Mutu pendidikan yang timpang antara Jawa dan Luar Jawa yang mencolok akan menjadi bumerang kedepan jika tidak ada upaya untuk melakukakan standarisasi secara nasional. Selain  itu pengukuran mutu pendidikan yang fluktuatif dari tahun ketahun perlu diketahui sehingga daya saing SDM kita bisa ditingkatkan, sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga. Menurut JK, Singapura, malaysia dan Filiphina juga melakukan semacam Ujian Nasional untuk mengukur mutu lulusannya. JK mengakui bahwa meningkatkan mutu pendidikan bukan pekerjaan mudah dan butuh kerja keras.

Beberapa peserta diskusi menunjukkan ketidaksepakatan dengan pandangan JK, dengan mengemukakan bahwa UN akan membuat pendidikan yang tidak nyaman bagi siswa dan penentuan kelulusan berdasarkan  hasil ujian Nasional yang tiga hari dengan menafikkan proses selama tiga tahun adalah naif. Peran guru juga dinafikan dalam penentuan kelulusan ini padahal merekalah yang paling tahu kemampuan siswa yang sesungguhnya. ketidakpercayaan pusat terhadap kemampuan guru menilai siswanya sendiri adalah berlebihan, sementara tidak ada jaminan jika penilaian dilakukan sepenuhnya oleh pusat akan lebih baik.

Saya secara pribadi sangat memahami dan mendukung apa yang dipaparkan JK. Ketimpangan mutu pendidikan antara jawa dan luar jawa adalah fakta yang tidak boleh dibiarkan.  salah satu contoh saja dari 8 universitas yang terakreditasi A, hanya Universitas Hasanuddin yang berada diluar jawa. Ketimpangan mutu pendidikan ini akan membawa malapetaka bagi bangsa kedepan. Ketimpangan SDM akan menyebabkan ketimpangan penguasaan sektor-sektor produksi kedepan yang akan mengakibatkan kecemburuan. Dan alasan ketidaksiapan SDM menyebabkan beberapa propinsi di indonesia akan selalu termarjinalkan.

Namun bagi saya bahwa solusi menjawab ketimpangan mutu pendidikan dengan melakukan kontrol kualitas pada produk akhir bukanlah sesuatu yang bijaksana tanpa melakukan standarisasi pada hulu. bagaimana mungkin mutu pendidikan bisa diharapkan sama pada setiap propinsi  sementara perangkat-perangkat proses pendidikan tidak diupayakan sama. Celakanya lagi, jika siswa yang tidak berdosa itu harus menanggung semua akibat dari kelemahan sistem. saya sepakat dengan adanya Ujian Nasional sebagai alat ukur dari tahun ketahun, namun bukan menjadi komponen utama dalam penentuan kelulusan agar tidak menjadi hukuman bagi siswa didaerah tertinggal sedang itu bukan kesalahannya, sampai ada jaminan bahwa proses pendidikan yang dijalani siswa memang sudah terstandarisasi secara nasional.

Bagi saya, menjawab ketimpangan mutu pendidikan sebaiknya diupayakan dari hulu, bukan menunggu dihilir. Standarisasi kemampuan guru secara nasional, standarisasi infrastruktur pendidikan harus dilakukan sebelum mengharapkan hasil yang standar. Tentu mustahil mengharapkan hasil yang baik tanpa adanya standarisasi proses yang baik. Ini tidak mudah dan butuh kerja keras demi kemajuan bangsa kedepan seperti kata  JK.