Sejak lulus Akademi Keperawatan Depkes Malang tahun 2001, kini sudah 9 kali saya berpindah tempat kerja. Rata-rata hanya 1 tahun saja bisa bertahan ditempat kerja yang sama. Belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti, namun yang mengemuka hanya alasan “bosenan”. Sempat mencoba menimba ilmu di 3 (tiga) Universitas yang berbeda di Belanda, namun juga terkena penyakit yang sama “bosan”, alias drop out …he..he..he…
Beberapa organisasi professional dan juga ormas saya singgahi. Namun belum menemukan seuatu yang memberi “kepuasan”. “Bosan” disini bermakna konotatif yang berarti konflik batin. Ada pertentangan kemerdekaan batin dengan lingkungan sekitar termasuk tempat kerja, sekolah, serta organisasi yang seringkali membatasi kebebasan jiwa berekspresi baik langsung maupun tidak langsung.
Aturan produk manusia seringkali bertentangan dengan kemerdekaan berfikir (fitrah). Seringkali ada perasaan dikungkung oleh “ilmu-ilmu” yang belum tentu benar secara ilmul yakin, ainul yakin apalagi haqqul yakin. Pergolakan batin ini yang membuat saya “memutuskan” untuk nekad (baca: mandiri). Nekad dalam arti sebenar-benarnya. Nekad dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Tuhanpun memberikan kebebasan memilih kepada manusia, tentu dengan pertanggungjawaban.
Sharing perawat dari 5 “benua”
Saya senang membaca ide fikiran rekan-rekan perawat dari 5 benua yang baru-baru ini berhasil dibukukan oleh Pak Syaifoel Hardi dkk. Isi fikirannya merdeka tak ada intervensi apapun. Sangat tulus dan jujur. Bisa mengemukakan argumentasinya masing-masing serta bercerita berbagi pengalaman dengan begitu merdekanya.
Sempat saya terbawa diskusi yang cukup panjang tentang adab model training yang akhir-akhir ini cukup mengemuka dalam dunia kompetensi keperawatan. Bukan untuk bantah-bantahan namun itu sebuah dialektika tanya jawab sehingga akan menemukan ilmu baru untuk mamahami struktur anatomi nilai dengan baik, yang berakar dan buah dari kemerdekaan berfikir.
Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali beraneka ragam jenis pelatihan bermunculan, dengan dimensinya masing-masing. Mulai dari pelatihan spiritual, leadership, sholat khusyuk, marketing, termasuk pelatihan keperawatan tidak ketinggalan.
Filosofinya adalah ilmu bisa didapat dimana saja dan kapan saja. Tidak mesti harus di hotel mewah dan investasi yang mahal. Masalah ilmu dianggap sekunder, yang terpenting adalah mengantongi gelar dan sertifikat yang diakui oleh fihak otoritas. Semakin banyak sertifikat semakin baiklah prestise-nya. Semakin keren gelarnya semakin besarlah gaungnya. Tidak puas dengan nama perawat, dibikinlah nama ners. Begitulah kira-kira kesesatan fikir yang masih menggelinding kencang dalam dunia keperawatan ditanah air. Legitimasi sertifikat ijazah sudah menjadi salah satu lahan bisnis di negeri ini.
Idealisme-nya adalah bahwa keilmuan termasuk keperawatan tidak semestinya jatuh ke lapak bisnis. Apalagi kesehatan adalah hak setiap manusia. Hajat hidup orang banyak. Pengembangan keilmuwan harus diatur dan dikelola Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana kekayaan sumber daya alam yang juga menguasai hajat hidup orang banyak. Namun sayang pemerintahan saat ini malah sebaliknya telah sempurna mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang pasar bebas tanpa proteksi yang memadai terhadap hak-hak rakyat lemah, tidak terkecuali dunia pelayanan kesehatan.
“Kabar baik” sesunguhnya datang dari barat. Runtuhnya ekonomi negara-negara maju sebagai pengusung utama faham materalisme adalah pertanda bahwa telah dan akan terus ada perubahan mandasar paradigma kesadaran manusia dalam mengelola kekayaan di muka bumi. Kapitalisme yang dirintis sejak pertengkaran habil dan qabil, telah mengantarkan peradaban manusia ke jurang kehancuran secara berjamaah berulang kali. Jutaan jiwa manusia melayang sia-sia akibat perang perebutan kekuasaan (ekonomi). Contoh terbaru adalah perang perebutan ladang-ladang minyak di negeri-negeri ditimur tengah. Juga kegaduhan politik tanah air adalah kegaduhan karena perebutan kapital, bukan perjuangan kepentingan rakyat seperti yang seringkali keluar dari mulut para politisi itu.
Saya tidak bilang semua barang dan jasa akan gratis. Namun yang menjadi diskusi adalah mendudukan kembali struktur nilai (akhlaq) dalam bermuamalah (berdagang). Banyak kegiatan sosial yang berwajah bisnis, dan kegiatan bisnis memasang wajah sosial. Tak jelas jenis kelaminnya. Dan bahkan berkelamin ganda (hermaprodit) sesuai kebutuhan.
RUU Keperawatan
Berulangkali perawat turun kejalan berorasi menyuarakan pengesahan RUU keperawatan. Namun sepertinya aspirasi itu tidak mampu menusuk kalbu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat. Kita tahu bahwa proses pembuatan UU sesungguhnya adalah proses tender bukan proses untuk menciptakan keadilan. Bila pengesahan RUU keperawatan ingin cepat selesai mungkin cara yang paling realistis bukan teriak-teriak lagi, namun mengumpulkan koin bersama. Sehingga anggota dewan yang terhormat bisa segera mengesahkan RUU, dengan berbekal dana pengumpulan koin tersebut.
Saya tidak tertarik berdebat penting tidaknya UU keperawatan. Saya tidak mau berdebat tentang berbobot tidaknya RUU keperawatan. Namun saya meyakini bahwa rekan-rekan perawat bisa melakukan tindakan keperawatan dengan bertanggung jawab, tanpa harus bergantung kepada aturan manusia. Apalagi aturan produk DPR saat ini yang menjunjung prinsip-prinsip kecurangan bukan kepada prinsip-prinsip keadilan.
“Aturan” dalam diri manusia lebih tinggi kedudukannya ketimbang sebuah undang-undang. Untuk tidak mencuri manusia tidak butuh KUHP, untuk tidak malpraktik perawat tak membutuhkan UU keperawatan. Bukan berarti UU atau aturan tidak penting. Namun harus ada kesadaran dan usaha sungguh-sungguh menempatkan diri diatas undang-undang atau aturan manusia tersebut. Karena manusia bukan hewan yang hanya mempunyai nafsu syahwat, namun juga mempunyai ruh ciptaan-Nya, sebagai sumber kebenaran dalam diri.
Permasalahan ketidakadilan di negeri ini bukan hanya dalam dunia pelayanan kesehatan, namun mencakup setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegera. Mengutip pendapat Emha Ainun Nadjib, bahwa negara dibentuk untuk meng-AMAN-kan 3 hal. Yaitu (1) keamanan jiwa, (2) keamanan martabat serta (3) keamanan harta benda warga negaranya.
Adakah pemerintah saat ini telah mengamankan 3 hal diatas dengan baik? Coba Tanya pada rumput yang bergoyang kata Ebiet.
Semua fakta keadaan diatas tidak serta merta membunuh semangat Rakyat Indonesia. Namun malah sebaliknya, hal tersebut akan merangsang terbentuknya anti bodi, anti penderitaan. Seberat apapun ujian cobaan penderitaan bangsa Indonesia, maka tidak akan membuat mereka berkeluh kesah apalagi menjadi lemah. Namun malah sebaliknya akan membuat kuat dan tahan banting dalam setiap keadaan. Termasuk kekuatan dan tahan bantingnya rekan-rekan perawat. Dalam keadaan seperti itu UU keperawatan bukan diatas kertas lagi, namun ruhnya telah menyatu dalam kepribadian Perawat Indonesia yang merdeka.
#Selamat ulang tahun PPNI (17 maret, 1974- 2013)
