Akan tetapi, potensi sunyinya oposisi berarti akan membawa kita ke sebuah skenario terpuruknya proyek demokratisasi yang sudah diperjuangkan negeri ini sejak 1998. Tanpa adanya kritik dan oposisi, pemerintah bisa tergoda untuk berbuat sewenang-wenang, mengabaikan suara rakyat atau masyarakat sipil, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dan menjerumuskan negeri ini ke situasi otokratis.
Untuk mencegah prospek demokrasi terpuruk itu, ada dua hal yang jika diaktifkan bisa memberi sedikit harapan. Pertama, jika Presiden Prabowo mampu mengaktifkan karakter demokratis dalam memimpin koalisi gemuknya dengan memberi ruang bagi anggota koalisi untuk menjadi mitra kritis, keberlanjutan demokrasi akan mendapatkan angin segar. Preseden bagi posisi mitra kritis anggota koalisi ini bisa kita lihat di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid II (2014 -- 2019), di mana sang Presiden bersikap cukup demokratis sebagai dirigen Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.Â
Kedua, jika oposisi parlemen memang memilih bungkam, masyarakat sipil harus kian giat mengaktifkan daya nalar kritis dan kemampuan organisatoris mereka dalam memberikan asupan kritik oposisi ekstra parlementer kepada pemerintah. Dengan demikian, mereka bisa mengisi kekosongan yang diciptakan parlemen. Kemudian, masyarakat secara keseluruhan juga harus mulai mencatat kinerja parlemen dan menghukum partai-partai politik yang patuh membuta pada pemerintah dengan cara tidak memilih mereka lagi pada pemilu legislatif mendatang.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
