Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila cum (sebagai) demokrasi gotong royong cum demokrasi permusyawaratan justru membuka ruang lapang bagi oposisi. Bahkan, oposisi idealnya juga bisa berada di dalam koalisi pemerintahan sendiri.Â
Namun di sisi lain, pihak yang beroposisi mesti mengadopsi satu prinsip etika politik juga: sekali keputusan sudah dibuat lewat mekanisme  permusyawaratan yang rasional, setara, dan wajar (fair), semua pihak termasuk oposisi harus menyepakati dan mendukungnya. Hanya dengan begitulah demokrasi permusyawaratan kita bisa memenuhi tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat.
Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI