Apalagi masyarakat juga memiliki bayangan muram terkait tragedi kebocoran reaktor nuklir di Fukushima, Jepang pada 2011 akibat gempa tsunami dan kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina, pada 1986. Maka itu, pemerintah harus melakukan persiapan matang pembangunan PLTN dengan berkaca pada kasus-kasus kebocoran di atas. Ibarat kata, pembangunan PLTN di Indonesia harus dipastikan zero mistake (tanpa kesalahan). Di saat bersamaan, pemerintah bersama para stakeholders lingkungan harus mulai melakukan edukasi intensif kepada masyarakat luas mengenai perlunya pengembangan PLTN demi menyelamatkan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia selama bergenerasi-generasi.
Perlu juga ditanamkan wawasan sejarah bahwa negeri ini sebenarnya sudah sejak lama mengenal nuklir dan perlunya pemanfaatan EBT tersebut. Mengutip skripsi sarjana sejarah Teuku Reza Fadeli di FIB UI berjudul Nuklir Sukarno (Margin Kiri, 2021), Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Sukarno sudah membangun reaktor nuklir Triga-Mark II di Bandung sesuai persetujuan yang ditandatangani pada 21 September 1960 di Washington D.C antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Kerja sama bilateral itu dikatakan sebagai kolaborasi pemakaian teknologi nuklir untuk maksud-maksud damai. Mengutip perkataan Sukarno pada
peletakan batu pertama proyek Triga-Mark II pada 9 April 1961, "Kita mempergunakan segala hal yang nuclear tidak untuk perang, tidak untuk destruction of mankind, tetapi untuk keselamatan manusia Indonesia dan manusia di seluruh dunia."
Jika segala persiapan matang bisa dipastikan dan resistensi psikologis masyarakat dapat ditangani, pembangunan PLTN bisa menjadi solusi tepat untuk mengatasi bahaya besar polusi yang kita hadapi saat ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
