Pada 15 Juni 2016 Presiden Jokowi mengirim nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI. Sejauh ini dukungan fraksi-fraksi di DPR adalah positif, tidak ada resistensi terhadap pencalonan tersebut. Diharapkan Tito akan lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Juni 2016.
Isu senioritas di antara perwira bintang tiga Polri
Bukan rahasia, hal senioritas di kalangan para komjen ini adalah penting. Sebelum sidang Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) Polri, hal ini banyak dibicarakan, termasuk di lingkungan Polri sendiri. Bahkan Wanjakti yang mengusulkan tiga nama calon Kapolri kepada Presiden, memilih yang paling senior, yaitu Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (Akpol 1983, pensiun 11-12-2017); Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (Akpol 1984, pensiun 19-2-2018); dan Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno (Akpol 1982, pensiun 12-11-2017).
Sementara itu, Kabaintelkam Komjen Pol Noer Ali memang lulusan Akpol 1981 tapi ia segera pensiun pada 10-10-2016, jadi wajar apabila ia tidak disertakan.
Terlepas dari apa yang dikatakan Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti tentang Tito, faktanya Wanjakti yang dipimpinnya tidak menyertakan lima bintang tiga yang lebih muda, yaitu Kalemdikpol Komjen Pol Syafruddin (Akpol 1985, pensiun 14-4-2019); Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayuseno (Akpol 1984, pensiun 28-5-2019); Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto (Akpol 1985, pensiun 23-12-2019); Sekretaris Utama Lemhamnas Komjen Pol Suhardi Alius (Akpol 1985, pensiun 10-5-2020); dan Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian (Akpol 1987, pensiun 26-10-2022).
Namun, itu adalah bagian dari proses sebelum penunjukan Tito oleh Presiden Jokowi. Apabila Tito sudah menjadi Kapolri kelak, Tito adalah orang nomor satu di Polri, ia dengan bintang empat akan menjadi atasan dari semua anggota Polri yang lainnya. Dengan demikian isu senioritas angkatan hanya sampai di situ. Tentu saja, diperlukan kerendahan hati di balik kepemimpinan Tito untuk merangkul para seniornya. Dan diyakini, Tito bisa melewati itu dengan baik.
Kompolnas memberi jalan, Presiden membuat terobosan
Menurut UU No 2 Th 2002 Pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam prosesnya Presiden bisa mendapat masukan dari Wanjakti Polri dan Kompolnas secara terpisah dan tidak mengikat.
Dalam mencari Calon Kapolri kali ini, ada banyak juga masukan kepada Presiden secara informal. Beberapa petinggi PDI-P secara terbuka menyatakan dukungan mereka kepada Budi Gunawan.
Wanjakti pun cenderung mendukung Budi Gunawan, dengan alternatif Budi Waseso dan Dwi Priyatno. Tradisi tidak lompat angkatan terlalu jauh tetap dipertahankan.
Dalam kesempitan seperti itu, Kompolnas memberikan usulan yang menerobos tradisi dan memberikan keleluasaan yang lebih luas kepada Presiden dengan mengajukan tiga opsinya.
