[caption id="attachment_246656" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi politisasi kenaikan BBM oleh PKS (Foto: Sutomo Paguci)"][/caption] Betapa lugu propaganda politik yang dikembangkan kader atau simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan ini. Jelas saja tertangkap oleh politisi sekaliber SBY. Seperti gayung bersambut politik muka dua PKS terkait kenaikan BBM, kader atau simpatisan PKS menyebarkan propaganda. Bahwa Presiden SBY tak berani menggunakan hak prerogatifnya, tak berani memecat menteri asal PKS yang berseberangan dengan dirinya. Apa tujuan antara dari propaganda ini? Mudah ditebak. Yakni, memanas-manasi publik dan SBY agar memecat menteri dari PKS di kabinet. PKS ogah memilih opsi mundur dari kabinet. Karena mundur berarti pecundang---padahal, mundur lebih terhormat, tapi karena otak sudah terpolusi makanya opsi ini tak diambil. Sementara itu, tujuan akhirnya: dengan dipecatnya menteri asal PKS tersebut maka PKS akan tercitrakan diri sebagai partai yang dizalimi demi membela wong cilik terkait kenaikan BBM. Ruarrrrr biasa. Licik bin culas, bukan? Padahal, propaganda PKS itu omong kosong semua. Kenaikan BBM merupakan suatu keniscayaan. Tidak ada cara singkat dalam dua bulan ini yang mampu mendapatkan uang guna menutup jebolnya APBN, kecuali menaikkan harga BBM. PKS tahu itu. PKS sendiri tak punya formula ces-pleng, yang bukan sekedar teori, yang bukan sekedar retorika, agar BBM tak naik. Makanya spanduk-spanduk PKS hanya berbunyi "menolak kenaikan harga BBM...dst" tanpa ada satu patah kata pun bagaimana solusi aplikatif dari PKS. PKS menolak kenaikan BBM bukan berdasarkan alasan faktual-rasional melainkan berdasarkan alasan politisi. PKS mempolitisasi kenaikan harga BBM buat keuntungan politiknya di tengah badai prahara kasus sapi dan fustunnya itu. Itulah PKS. (SP)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H