Mohon tunggu...
Sutomo Paguci
Sutomo Paguci Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat

Advokat, berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat | Hobi mendaki gunung | Wajib izin untuk setiap copy atau penayangan ulang artikel saya di blog atau web portal | Video dokumentasi petualangan saya di sini https://www.youtube.com/@sutomopaguci

Selanjutnya

Tutup

Politik

Yuk Cari Benang Merahnya

7 Oktober 2015   10:34 Diperbarui: 7 Oktober 2015   10:42 382
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bukankah ganjil, gembar-gembor berita seputar PHK karyawan, yang katanya sudah ribuan jumlahnya, yang disebut akibat krisis ekonomi (dollar menguat), lalu berita ini dibagikan ke mana-mana?

Ganjilnya itu, terutama, karena tidak gampang PHK karyawan, apalagi PHK ribuan karyawan sekaligus. Prosedurnya ribet. Yang biasa urus kasus PHK pasti tahu hal ini.

Bukankah ganjil, pabrikasi opini kabut asap supaya ditetapkan jadi bencana nasional, sehingga menjadi tanggung jawab Jokowi?

Ganjilnya itu, terutama, karena dalam era otonomi daerah, tanggung jawab mengatasi bencana lokal ada di pemerintah daerah dan BPBD setempat, bukan di pemerintah pusat. Kecuali, bila suatu bencana alam ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional.

Supaya suatu bencana alam dapat ditetapkan statusnya jadi bencana nasional, maka wajib memenuhi syarat: besarnya jumlah korban jiwa, kerugian harta-benda, kerusakan infrastruktur, yang meluas, sehingga daerah tak mampu lagi menjalankan fungsinya untuk mengatasi bencana tsb (baca Pasal 7 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Lah, kabut asap ini bukan bencana alam alami, melainkan ulah manusia, ulah para pembakar lahan dan hutan. Kok mau dibebankan pada Jokowi tanggung jawabnya, terus bagaimana dengan para pembakar dan pemerintah daerah? Katanya otonomi daerah.

Bukankah ganjil, Gubernur BI "dikepret" dahulu baru rupiah meroket terhadap dollar? Apakah kebetulan? Lalu ngapain Gubernur BI kritik-kritik pemerintah secara terbuka terkait rencana turunkan harga BBM?

Di mana Gubernur BI berdiri, apakah sebagai oposan bersama Prabowo Subianto dengan KMP-nya? Jika iya, nah, kamu ketahuan pacaran lagi sama yang lain..dst.

Bukankah ganjil, isu-isu bombastis serang pemerintah timbul-tenggelam, terutama setelah ditelusuri kebenarannya? Sekarang ada isu PHK massal ribuan buruh akibat dollar menguat. Dulu, ada isu beras plastik, namun setelah dicek ternyata isapan jempol.

Lalu,

Bukankah ganjil, serbuan banyak sekali situs abal-abal enggak jelas dengan bahasa sama: menjelek-jelekan Jokowi. Yang mau tahu daftar situs enggak jelas tsb sila berkunjung ke akun-akun medsos pendukung Prabowo, merekalah yang suka menyebarkan berita intrik palsu pelintiran begitu.

Apa benang merah dari semua ini? Mungkin di benak Anda sudah tersusun narasinya. Yuk kita bikin rame.

SUTOMO PAGUCI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun