Mohon tunggu...
Sutomo Paguci
Sutomo Paguci Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat

Advokat, berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat | Hobi mendaki gunung | Wajib izin untuk setiap copy atau penayangan ulang artikel saya di blog atau web portal | Video dokumentasi petualangan saya di sini https://www.youtube.com/@sutomopaguci

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kolaborasi Liberal-Sekuler: Santri dan Sarjana-Abangan

17 Februari 2013   09:48 Diperbarui: 24 Juni 2015   18:10 263
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Saya tergelak menyadari kekompakan antara sarjana abarang yang berpaham liberal-sekuler dengan santri yang berpaham sama, sama-sama liberal-sekuler. Kedua kelompok ini seolah kompak bagi-bagi kavling bahasan dalam tulisan-tulisannya.

Sarjana abangan liberal-sekuler membahas rasionalitas pentingnya pemisahan urusan negara dan agama dengan penekanan di sudut negara dan konstitusi (di luar teks agama). Saya termasuk di dalam kelompok ini.

Sementara itu, santri liberal-sekuler memfokuskan bahasan urgensi pemisahan urusan agama dan negara dengan titik tekan di sudut agama itu sendiri (pada teks agama itu sendiri). Pada kelompok ini sebut saja nama-nama seperti Abdurrahman Wahid, Ulil Abshar Abdalla, Zuhairi Misrawi, Guntur Romli, Luthfi Assyaukanie, Sudarto (cendekiawan muda muslim dari Padang), dll.

Dari kolaborasi pembahasan demikian terlihat dengan terang, bahwa baik dari "sisi dalam" (teks agama) maupun dari "sisi luar" (organisasi negara dan konstitusi), pemisahan antara urusan negara dan agama memiliki pijakan teoritis, yuridis dan faktual.

Dari sini terlihat pula, bahwa paham liberal-sekuler jauh lebih cerdas dibandingkan paham penyatuan agama dan negara ala Pan Islamisme, misalnya.

Coba saja lihat faktanya. Liberal-sekuler mencoba merangkum semua warga tanpa diskriminasi berlandaskan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA). Politik menurut paham ini merupakan aktivitas bernegara tanpa membedakan perlakuan berdasarkan SARA.

Sedangkan paham penyatuan negara dan agama menghendaki perlakuan berbeda berdasarkan SARA, dengan kaum agama tertentu sebagai bos atau anak emas dalam kewargaan yang dikembangkannya. Pandangan Pan Islamisme, misalnya, menghendaki islam sebagai aturan bersama dalam wadah negara agama (negara islam) dan memposisikan anti-demokrasi.

Sementara itu, fakta lapangan menunjukkan negara adalah organisasi bersama dengan warga berbeda-beda unsur SARA-nya. Realitas ini per ideal mustahil diseragamkan normanya berlandaskan aturan formalistik agama mayoritas.

(SP)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun