Mohon tunggu...
Sutomo Paguci
Sutomo Paguci Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat

Advokat, berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat | Hobi mendaki gunung | Wajib izin untuk setiap copy atau penayangan ulang artikel saya di blog atau web portal | Video dokumentasi petualangan saya di sini https://www.youtube.com/@sutomopaguci

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pengalaman Daftar JKN BPJS: "System Corrupt" sampai "Dokel Pemutihan"

14 Maret 2014   14:55 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:57 2209
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Istri langsung menuju ke meja bertuliskan 'Pembuatan Kartu'. Di sana diperlihatkan daftar lalu diminta pilih puskesmas atau nama "dokel" (dokter keluarga) tempat pelayanan kesehatan paling dekat rumah. Kartu BPJS Kesehatan dicetak dan diserahkan. Selesai. Hanya butuh waktu sekitar lima menit saja buat cetak kartu BPJS Kesehatan. Sedikit kekurangan di meja ini petugasnya kurang ramah (lebih ramah tukang parkir di depan).

Terkait dokel tersebut ada catatan tersendiri. Awalnya, saya menduga belum ada dokel demikian, karena dari informasi yang saya baca, dokel tersebut membutuhkan pendidikan khusus spesialis bergelar Sp.FM (spesialist family medicine), yang kabarnya baru UI yang akan membuka jurusan tersebut di Indonesia dan itupun tahun depan.

Ternyata, yang disebut "dokel" oleh BPJS Kesehatan tak lebih dokter umum dan dokter gigi yang membuka klinik layanan kesehatan swasta. Saya menyebutnya manasuka sebagai "dokel pemutihan". Dokel ini sebagai pemeriksa (penyaring) awal keluhan pasien dan jika diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit tertentu rujukan BPJS.

Kupikir-pikir, hebat juga ya sistem layanan kesehatan Indonesia masa kini dan masa mendatang, terlepas masih ada kekurangan di sana-sini, namun masih taraf wajar berhubung program baru.

Sistem dokter keluarga dikembangkan serius dan terlembaga, mirip di negara-negara maju. Yang paling penting tentu saja sistem JKN BPJS itu sendiri. Hemat saya, program JKN BPJS merupakan "master piece" 10 tahun pemerintahan SBY.

Saran kepada (a) warga masyarakat: bila memungkinkan lebih baik pilih daftar secara daring, karena lebih simpel dan menghindari antrian yang panjang, dimana pergi ke BPJS Kesehatan hanya untuk jemput kartu saja; dan (b) BPJS Kesehatan: kiranya dapat memperbaiki layanaannya baik online maupun offline demi kepuasan konsumen dan penghargaan kepada Pak SBY di sisa masa jabatannya (Ruhut mode on, hehehe).

(Sutomo Paguci)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun