Perlukah Sanksi Bagi yang Menolak Vaksinasi?

Presiden RI Joko Widodo pada bulan Januari 2021 telah menerima vaksinasi perdana, bersama beberapa Menteri Kabinet dan tokoh masyarakat. Dan kini vaksinasi telah berlangsung untuk para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Tujuan vaksinasi adalah untuk percepatan membentuk kekebalan kelompok  (herd immunity), guna mencegah penularan virus. Saat ini Pemerintah RI telah menetapkan enam produk vaksin untuk boleh digunakan di wilayah Indonesia, yakni produksi dari Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, Astra Zeneca dan Merah Putih (Bio Farma).

Ironisnya, justru di masyarakat berkembang pro dan kontra vaksinasi, ada yang terpengaruh berita hoaks, ada pula yang terpengaruh pemuka agama tertentu. Hingga Presiden berwacana menerbitkan Perpres yang akan menjatuhkan sangsi bagi warga negara yang menolak vaksinasi.

Sebenarnya, sangsi ini tidak perlu, yang perlu adalah meluruskan berita hoaks agar masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang benar dan valid serta terpercaya.

Sangat perlu kampanye nasional yang benar-benar masif agar menghapus semua informasi yang tidak benar, menyesatkan dan meresahkan.

Dengan kampanye nasional yang jelas dan informatif oleh ahli komunikasi dan tokoh agama diharapkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan pentingnya vaksinasi dapat pelan-pekan tertanam dalam benak dan hati masyarakat.

Selain itu dapat ditambahkan program insentif, bagi mereka yang ingin bepergian sudah mendapatkan sertifikat vaksinasi sehingga tidak wajib melakukan rapid test atau test swab antigen sebelum naik pesawat udara atau kendaraan umum lainnya.

Pada komunitas perlu digalakkan penyuluhan penting dan manfaat vaksinasi, serta Pemerintah dapat menyediakan Help Desk terpercaya yang selalu siap menjawab setiap keraguan yang muncul dalam masyarakat.

Ayo ikut vaksinasi demi Indonesia bebas Covid-19!