Relaksasi Harga Mobil, Ya atau Tidak?

Saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengusulkan relaksasi harga mobil baru, atau menghapus pajak alias pajak 0%. Alasannya guna menyelamatkan industri mobil yang nyaris gulung karpet karena penjualan yang menurun drastis sejak PSBB dilakukan hingga saat ini. 

Sudah enam bulan industri otomotif tercekik lehernya karena kehabisan dana operasional untuk menggaji karyawan. Sementara mobil di gudang tidak laku terjual sehingga kemungkinan banyak komponennya yang rusak. 

Sementara Kementerian Keuangan sedang terus berhitung karena subsidi yang dikeluarkan Pemerintah selama pandemi berlangsung sudah sangat besar, kalau pemssukan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dari Ppn maupun PPnBM (Pajak Bsrang Mewah) dihapus pula, apakah keuangan Pemerintah tidak akan defisit.

Mobil sekarang masih tergolong barang mewah sehingga pajak merupakan harapan dari segi pemasukan. Bila pajak dihapus, kemungkinan pasar mobil yang lesu akan bergairah lagi, meskipun masih tanda tanya, apakah konsumen berani berhutang di era pandemi ini. 

Banyak pakar investasi yang menyarankan agar jangan berhutang atau mengambil kredit pada masa pandemi ini karena perekonomian yang tidak jelas. Risiko terkena pemutusan hubungan kerja masih mengancam sehingga orang disarankan menekan sifat konsumtifnya.

Sebuah dilema

Bila pajak kendaraaan bermotor dihapuskan. Dunia indudtri diharapkan tetap hidup, sekian ribu tenaga kerja pada industri otomotif dapat diselamatkan. Sebaliknya pengusaha mobil bekas akan makin menjerit. 

Sekarang saja pasar mobil bekas sudah anjlog, harga dibanting  terus. Namun pembeli masih ogah. Bila harga mobil baru pajakmya dihapuskan, pengusaha mobil bekas terpaksa harus menurunkan harga lagi. Mobil makin tidak berharga lagi sebagai investasi.

Bila pajak pertsmbahan nilai saja yang dihapus, penurunan harga mobil baru hanya sekitar 10%, mungkin pengusaha mobil bekas tidak akan terlalu terpukul. Namun bila pajak barang mewah juga ikut dihapuskan, penurunan harga mobil baru dapat mencapai 10-25%. Hal ini akan sangat memukul pengusaha mobil bekas.

Menurut analisa penulis, sebaiknya relaksasi harga mobil ini hanya diberikan untuk mobil kelas murah saja sekelas MPV. Karena selain menggairahkan pasar otomotif, harga masih terjangkau oleh masyarakat umum, dan Pemerintah tidak kehilangan terlalu banyak pemasukan dari pajak.