Polemik Pilkada, Siapa Benar?

Pilkada yang sudah ditunda dari jadwal sebenarnya ke bulan Desember 2020 gara-gara pandemi Covid-19, kini memunculkan polemik baru. Antara ysng mau Pilkada ditunda lagi dan yang mau Pilkada jalan terus. Polemik ini sejenis dengan polemik fokus kepada kesehatan atau ekonomi? 

Bila fokus ke ekonomi artinya PSBB harus dikenorkan, ekonomi bergerak namun risikonya bila warga tidak taat protokol kesehatan, tingkat korban terpapar Covid-19 meningkat. Sebaliknya bila PSBB diperketat, mungkin kenaikan penularan terkendali, namun rakyat kecil kelaparan yang dapat berdampak kerusuhan sosial. Memang sangat dilematis.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan Pilksda, bila Pilkada tetap dilaksanakan pada Desembet 2020 dikawatirkan akan menjadi kluster Covid-19 baru, mengingat Pilkada banyak turunannya tidak sekedar hari pelaksanaan Pilkada tetapi pasti ada kampanye terbuka yang biasanya berupa pengumpulan massa. Bila Pilkada harus tetap dilaksanakan, maka semua kegiatan kampanye terbuka hingga debat kandidat harus dilaksanakan secara virtual. Pelaksanaan Pilkada juga harus diatur dengan ketat yang mengatur pencegahan kerumunan massa.

Bagi yang menghendaki Pilkada ditunda jelas lebih mengutamalan faktor kesehatan. Belajar dari pengendoran PSBB yang malah meningkatkan korban terpapar Covid-19 tentunya timbil kekawatiran Pilkada dapat menjadi kluster baru. 

Sebaliknya, bila Pilkada ditunda secara demokrasi dan tata negara jelas menyalahi batas waktu masa pemerintahan kepala daerah eksisting. Memang Pilkada bisa ditunda namun berakibat masa pemerintahan pejabat eksisting terpaka harus diperpanjang..Apakah  partai-partai tidak keberatan? Jangan-jangan akan muncul kritik baru terhadap Pemerintah.

Memang serba dilematis, Pilkada bila tetap mau dilaksanakan buatlah aturan serapi mungkin agar warga taat protokol kesehatan. Promo tunjukkan kelingking birumu juga harus dilarang agar setelah Pilkada tidak terjadi kerumunan pada gerai-gerai tertentu.

Dilematis memang, tentukan saja mana yang terbaik.