Sudah Tepat Sasarankah Bantuan Itu?

Pada era presiden SBY, keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan mendapat bantuan seperti raskin dan lain-lain. Namun bantuan ini akhirnya tidak tepat sasaran karena kualitas kurang baik, dan gagal mengentaskan warga miskin dari keterpurukannya.

Kini era presiden Joko Widodo juga banyak program-program untuk mengentaskan warga miskin, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) melalui Kementerian Sosial yang diberikan dengan nominal berbeda untuk ibu hamil,anak pra sekolah atau anak usia dini, anak SD, anak SMP, anak SMU, warga disabilitas berat dan lanjut usia dari keluarga miskin. 

Juga ada macam-macam kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Indonesia Pra Kerja. 

Meski berhasil menurunkan prosentase jumlah keluarga miskin di Indonesia, namun apakah program-program ini telah tepat sasaran? Nampaknya data belum terlalu akurat sehingga kadang bisa salah sasaran.

Saat pandemi Covid-19 melanda dunia, Pemerintah Indonesia cepat tanggap dengan memberikan bantuan sembako dan uang bagi mereka yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 melalui Pemerintah Provinsi seperti tukang ojol, pedagang kecil yang usahanya jadi sepi pembeli dan lain-lain ternyata juga salah sasaran sehingga ada beberapa warga yang menolak bantuan tersebut.

Kini Pemerintah Indonesia ingin memberikan bantuan keuangan bagi karyawan non pegawai negeri yang berpenghasilan lima juta Rupiah dan memberikan bantuan atau insentif sebesar 3,5 juta Rupiah kepada PKM (Progran Kemitraan Masyarakat) yang menggerakkan bisnis dengan usaha mandiri dan berhasil . Apakah data yang tersedia sudah tepat sasaran?

Kabarnya data untuk pemberian bantuan bagi karyawan ini agar mereka tidak takut belanja agar roda perekonomian mampu berputar. Dan data ini diambil dari iuran BPJS. Apakah data BPJS cukup akurat untuk menyaring karyawan yang perlu mendapat bantuan keuangan.

Sedangkan PKM ditujukan bagi mereka yang menggerakkan usaha mandiri misal bercocok tanam, memajukan peternakan, membuat bisnis rintisan dan lain-lain yang sanggup berkembang atau berhasil. Apa kriteria berhasil ?

Maksud Pemerintah Indonesia memang baik, namun apakah sudah tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang puas karena menerima bantuan tetapi ada yang protes karena tidak menerima bantuan. Apalagi keakuratan data sangat diragukan.

Sebaiknya, keakuratan data terus disempurnakan, kriteria sebutan Keluarga Miskin juga harus jelas dan transparan. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini mestinya kriteria Keluarga Miskin perlu diperbaiki atau direvisi, karena banyaknya keluarga yang terkena PHK akibat perusahaannya kolaps.