Merindu Pejabat Negara yang Melayani Bukan Dilayani

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, etnis, ras, dan golongan. Konsekuensi logis sebagai masyarakat yang beragam yang bernaung dalam suatu wadah negara yang bernama Indonesia adalah perlu perekat yang menyatukan, mengarahkan langkah kehidupan menuju satu tujuan yang sama dalam berbangsa dan bernegara .

Pancasila hadir sebagai jawabannya. Pancasila diyakini mampu mengilhami seluruh aktivitas masyarakat, memberi arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin bahkan menjadi alat peredam konflik, jawaban dalam menghadapi perkembangan global saat ini yang berpotensi memecah belah persatuan, melunturkan rasa nasionalisme, mendegradasi esensi budaya nasional dan budaya daerah, lunturnya etika berbicara dan bertingkah laku, dan menipisnya rasa solidaritas antar anak bangsa.

Dalam serbuan informasi yang sangat padat, daya tahan Pancasila diharapkan mampu menjadi penyaring arus informasi yang sarat akan hoaks hingga ajakan melakukan radikalisme yang mengarah pada terorisme. 

Pancasila sudah terbukti menjadi panduan kehidupan dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Sebagai contoh, hadirnya koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong menjadi wadah usaha bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu ini belum cukup, masih perlu "amunisi" lain untuk menjadikan Indonesia yang kuat, maju dan berkarakter.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk 271.349.889 juta jiwa berpotensi menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia internasional. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah modal dasar yang perlu dikelola secara profesional untuk menghadapi tantangan zaman.

Kondisi seperti ini diperlukan pejabat negara yang kompeten untuk memimpin dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia berarti menumbuhkan karakter orisinil bangsa Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Membangun karakter bangsa dimulai dari pejabat negaranya karena mereka adalah pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar kebangsaan Indonesia sudah sewajarnya dipahami dan dimaknai sebagai pedoman dalam menentukan setiap kebijakannya. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pejabat negara bermental penguasa yang ingin selalu dilayani. Akibatnya, banyak terjadi kemerosotan terhadap pelayanan publik. Masyarakat malah dijadikan obyek, bukan subyek dalam pelayanan publik. Masyarakat menjadi kecewa karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Kredibilitas keteladanan Pancasila oleh pejabat negara dipertanyakan implementasinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Pancasila dalam pelayanan publik adalah menghadirkan semangat revolusi mental model Presiden Joko Widodo, yaitu seluruh kebijakan pelayanan publik harus mengandung nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya, konsep revolusi mental sudah digagas oleh Bung Karno dalam tulisan kitab "Mencapai Indonesia Merdeka" tahun 1932, "Revolusi mental adalah mengubah sifat yang nrima, yang penuh dengan rasa minder karena kolonialime Belanda, diganti dengan  semangat baru, semangat harimau, yaitu mental dalam skala nasional bahkan internasional". Ini berarti menjadi Indonesia tidaklah cukup memiliki rasa persatuan nasional, tetapi harus berani berjuang menjadi bangsa besar dalam kancah internasional.  

Hal itu harus menjadi sebuah paradigma berpikir yang menantang untuk menjadi bangsa dan negara maju yang berakarakter Indonesia. Menurut Jokowi, revolusi mental itu berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinil bangsa, yaitu karakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Inilah modal yang dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia (Kompas.com, Jokowi dan Arti Revolusi Mental, Oktober 2014)

Dengan revolusi mental, cara pandang kita akan berubah dalam melihat dan menyikapi setiap perubahan zaman akibat modernisasi. Jiwa dan semangat revolusi mental akan mendorong manusia Indonesia agar "melek" terhadap kemajuan. Cara berpikir modern tanpa kehilangan identitas diri bangsa, yaitu gotong royong dan persaudaraan.